KPPN Makassar 1 saat menyerahkan piagam penghargaan IKPA ke Pangdivif 3 Kostrad, Mayjen TNI Wanti W.F Mamahit di Guardian Hall KPPN Makassar 1, Selasa (09/02/2021).

Divif 3 Kostrad Raih Penghargaan IKPA dari Kemenkeu

Selasa, 09 Februari 2021 | 19:10 Wita - Editor: Dilla Bahar - Reporter: Agung Eka - Gosulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Panglima Divif 3 Kostrad, Mayjen TNI Wanti W.F Mamahit menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar 1. Pencapaian ini karena pihaknya sebagai Satker telah memenuhi 13 kategori Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Prosesi penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di Guardian Hall KPPN Makassar 1, Selasa (09/02/2021). Divif 3 Kostrad menempati urutan ke 3 dari nilai terbaik pada pagu anggaran di atas 100 Miliar.

Kegiatan Pencanangan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) diawali dengan Sambutan Kepala KPPN Makassar 1, Saor Silitonga. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak termasuk Divif 3 Kostrad lantaran telah memperlihatkan kinerja yang baik.

“Terima kasih atas kinerja yang baik dari para Satker yang telah memberikan totalitas kerja yang sangat maksimal sehingga mencapai hasil sesuai yang diharapkan,” katanya.

Selanjutnya, pemberian piagam oleh Kepala KPPN Makassar 1. Dilanjutkan dengan Penandatanganan Pencanangan WBBM oleh masing-masing Kepala Satker.

Sementara itu, Panglima Divif 3 Kostrad, Mayjen TNI Wanti W.F Mamahit mengucapkan terima kasih kepada KPPN Makassar. Pencapaian ini, kata dia, akan terus menjadi motivasi pihaknya untuk memberikan kinerja yang baik.

“Terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh pihak KPPN Makassar 1 kepada kami. Semoga ke depan bisa kami tingkatkan,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Pangkoopsau II, Danlanud Sultan Hasanuddin, Pangkosekhanudnas II Makassar, Danrindam XIV/Hsn, Kepala Kanwil Badan Pertahanan Nasional Sulsel, dan Kepala Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka.

Kemudian Kepala Stasiun Geofisika Gowa, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel, Kepala Badan penegakan Hukum LHK Wilayah Makassar, Kepala Perencanaan dan Pengawasan jalan Nasional Sulsel, Kepala Kantor Kesyahbandaraan Utama Makassar, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan Sulsel. (*)


BACA JUGA