MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel, memberikan 7 agenda penting sekaligus pekerjaan mendesak di sektor lingkungan hidup. Persoalan ini diharapkan mendapat perhatian serius dan menjadi program prioritas Wali Kota Makassar, Danny Pomanto di periode keduanya.

Direktur Eksekutif WALHI Sulsel, Muhammad Al Amin menjelaskan bahwa saat ini pekerjaan rumah bagi Danny Pomanto selaku Wali Kota Makassar cukup banyak. Ia mengatakan setidaknya ada 7 masalah yang harus dikerjakan dan diatasi oleh Danny Pomanto dan Fatmawati Rusdi di periode ini.

“Pertama persoalan banjir dan drainase Kota Makassar yang masih sangat buruk. Kedua ruang terbuka hijau yang kini menurun hingga 8 persen. Kemudian masalah sampah. Kemudian masalah hak hidup dan hak bermukim bagi masyarakat urban dan pesisir. Lalu perlindungan dan ketahanan bagi masyarakat pulau-pulau kecil,” jelasnya.

Menurut Amin, 6 persoalan ini adalah masalah lama namun tetap menjadi masalah besar bagi warga Kota Makassar. Harusnya bisa diatasi dan dikerjakan oleh Wali Kota maupun Penjabat (Pj) Wali Kota.

Sayangnya, sejak Nurdin Abdullah, menunjuk Pj Wali Kota, kemunduran Kota Makassar terjadi di berbagai sektor. Khususnya lingkungan hidup. 

“Danny Pomanto kedepan sepertinya harus mengerjakan ulang rencana-rencananya yang pernah ia desain pada periode pertama. Karena sejak Makassar dipimpin oleh Pj Wali Kota pilihan Gubernur, masalah lingkungan hidup dan perlindungan terhadap masyarakat ekonomi lemah tidak diprioritaskan, seperti melindungi kehidupan masyarakat di pulau-pulau kecil,” tambahnya.

Artinya, lanjut Amin, pekerjaan-pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Wali Kota sebelumnya tidak dilanjutkan oleh Pj Wali Kota. Sehingga, masalah lingkungan hidup dan perlindungan terhadap masyarakat rentan perlu dikerjakan ulang. 

Selain itu, Amin menerangkan bahwa saat ini mayoritas warga Kota Makassar, mengharapkan ada perubahan yang siginifikan di Kota Makassar. Mulai dari pelayanan publik, pemulihan ekonomi hingga penyelesaian masalah lingkungan hidup. 

“Saat ini, masyarakat Makassar mengeluhkan kinerja lurah, camat dan pegawai di Pemkot. Selain itu, persoalan lingkungan hidup dan pemenuhan hak dasar juga masih belum teratasi. Maka saya berharap masalah ini dapat menjadi agenda prioritas Wali Kota kedepan,” imbuhnya.

Pihaknya juga mengajak kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Bupati dan Wakil Bupati di 10 kabupaten di Sulsel untuk bisa bekerja sinergi dengan organisasi masyarakat sipil. Ia mengatakan, bahwa pembangunan kota yang ramah rakyat dan lingkungan hidup harus dikerjakan secara sinergi. 

“Semua rakyat berharap agar tidak ada lagi kepala daerah yang anti kritik dan tidak mau berdiskusi dengan masyarakat. Lupakan dan tinggalkan kepala daerah yang arogan, tidak mau berdialog dengan rakyat karena mementingkan koleganya semata,” harapnya. (*)

---