MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah mendapat kuota pegawai tahun ini sebanyak 1203 orang. Terdiri atas 979 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 224 CPNS.

Adapun rinciannya, tenaga guru PPPK menjadi yang terbanyak yaitu 966 orang kemudian tenaga teknis PPPK 13 orang. Sementara untuk CPNS, tenaga kesehatan menjadi kebutuhan terbanyak kedua yakni 204 orang, kemudian tenaga teknis PNS 20 orang.

Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kadir Masri mengaku banyak porsi untuk guru tahun ini dilakukan. Sebab, Makassar sangat kekurangan tenaga pendidik.

Ia mengatakan Makassar kekurangan sebanyak 3000-an guru yang harus dipenuhi. Sehingga, pendidikan dapat berjalan dengan baik.

“Kalau hasil rekonsiliasi antara Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Kemendikbud dan Kemenpan-RB itu memang masih berdasarkan rombel, dan Makassar itu masih kekurangan 3000 guru,” ujarnya.

Hanya saja tahun ini, pusat memberikan porsi satu per tiga dari jumlah yang dibutuhkan, sehingga BKPSDMD mengajukan jumlah maksimal yakni 1.028 tenaga guru PPPK. Namun sempat dikurangi kembali menjadi 966 setelah formasi diterima.

Rencana untuk memenuhi kuota yang dibutuhkan, Makassar secara bertahap akan memenuhi kebutuhan tersebut. Ini akan terjadi pada tahun-tahun berikutnya.

“Jadi mungkin ini bertahap untuk penuhi kebutuhan guru kita,” jelasnya.

Sementara terkait status PPPK, Kadir beralasan guru PPPK dipilih lantaran dianggap lebih produktif ketimbanga ASN. Selain itu, hal ini juga telah menjadi arahan khusus dari BKN.

“Karena memang arahannya kepala BKN itu, ke depannya memang diminta perbanyak PPPK. Supaya betul-betul mereka. Biasanya kan kalau orang sudah jadi PNS jadi malas-malas,” lanjutnya.

Hal serupa juga terjadi pada Tenaga Kesehatan (Nakes) Makassar. Kebutuhan Nakes, kata dia, adalah sebanyak 600-an. Hal ini berkenaan dengan pengembangan massif sejumlah puskesmas wilayah yang menyebabkan kebutuhan Nakes kemudian membengkak. Selain itu cukup banyak yang pensiun dan memerlukan pengganti.

Terpisah, Plt Kepala Disdik Kota Makassar, Nielma Palamba mengatakan kebutuhan guru dikatakan mendesak utamanya daerah-daerah kepulauan. “Saya akan cocokkan dengan peta kebutuhan guru. Saya akan buka peta itu, peta kebutuhan guru per mata pelajaran kalau SMP,” ujarnya.

Ia mengatakan kebutuhan guru daerah kepulauan memang cukup sulit terpenuhi. Pasalnya, guru yang ditempatkan kerapkali tak mampu menetap. Sehingga guru haruslah orang-orang lokal.

“Susah karena guru harus berdomisili di pulau, jadi kalau ada anak pulau mau jadi guru yah silakan kalau memenuhi syarat. Kalau misalnya tenaga kontrak, kalau dia tinggal memang di pulau dan punya kompetensi untuk menjadi PPPK yah kita dorong untuk kebutuhan,” tutup Nielma.(*)

---