MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos) di Makassar penuh rekayasa. Sebagian besar penerima bantuan sosial (Bansos) ditengarai memakai nama fiktif.

Salah satu temuan berasal dari Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate. Dari 317 daftar penerima bantuan hanya 1 yang dapat terverifikasi dari segi nama dan lokasi. Sisanya nihil.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dari Kemensos ditengarai telah bermain-main dengan data bantuan sosial. Itu diketahui setelah dilakukan verifikasi.

“Kita verifikasi di lapangan layak atau tidaknya penerima bantuan, ternyata setelah kita verifikasi dari 317 bantuan yang terdata hanya satu orang yang terdeteksi,” kata Master Recover Kecamatan Tamalate, Fahyuddin, Sabtu (31/07/2021).

Fahyuddin mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan verifikasi. Sebab, dinilai ada banyak nama-nama fiktif yang beredar di kelurahan lain.

Ia mengatakan bakal menelusuri seluruh data-data 11 kelurahan di Kecamatan Tamalate. Dan mengidentifikasi dan memverifikasi data penerima bansos.

“Ada beberapa kelurahan sudah kita verifikasi dan banyak tidak sesuai dengan apa yang terdata, hampir semua kelurahan,” ucapnya.

Ia mengatakan bakal menuntaskan verifikasi tersebut dalam 2 hari. Setelah itu pihaknya bakal mengumumkan nama-nama yang bermasalah.

“Belum kita lapor, kita mau verifikasi baik-baik ini dulu. Setelah itu baru kita laporkan (ke pihak berwajib),” ucapnya.

Pendataan nama-nama penerima bantuan sosial dari Kemensos, kata dia, untuk menghindari silang sengkarut pembagian sembako. Sebab, ada 100 ribu paket yang akan diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar.

Pasalnya, mereka yang menerima bantuan dari Kemensos tak akan menerima bantuan dari pemerintah kota. Hal itu agar bantuan sosial dapat merata menjangkau banyak lapisan masyarakat.

Fahyuddin menduga nama-nama fiktif penerima bantuan tersebut juga tak hanya di wilayahnya. Melainkan ada di 14 kecamatan lain di Kota Makassar.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengatakan sudah sejak dulu komplain dengan cara kerja TKSK. “Ada laporan dari teman-teman Master ada satu kelurahan penerima manfaat, ternyata ada banyak fiktif,” kata dia.

Di sisi lain, Danny menyampaikan agar Master Recover tak terlalu berfokus pada hal itu. Ia meminta hal itu diserahkan ke aparat penegak hukum untuk mengusut secara tuntas.

“Jadi saya bilang tidak usah kau urusi itu, karena itu Kemensos sama TKSK yang bikin, biar urusan polisi nanti,” paparnya.

“Yang kita urusi punya kita sendiri yang penting terklarifikasi data-datanya yang fiktif. Saya cuma dilapori, jadi saya perintahkan untuk melapor ke aparat hukum,” tutupnya. (*)

---