MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Setelah selama empat triwulan berturut-turut terkontraksi, ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada triwulan II berhasil tumbuh 7,66% (yoy), berada diatas pertumbuhan nasional yang tercatat 7,07% (yoy). Capaian tersebut terutama dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat yang meningkat didukung oleh penyaluran stimulus pemerintah dan relaksasi pembatasan fisik.

Penerapan disiplin prokes, adaptasi kebiasaan yang lebih baik oleh masyarakat dan dunia usaha, serta upaya akselerasi vaksinasi mendukung peningkatan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan yang tinggi tersebut juga dipengaruhi oleh faktor basis pertumbuhan ekonomi rendah (low base effect) pada triwulan II 2020 yang terkontraksi 3,87% sehingga turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan.

Lapangan Usaha (LU) Transportasi dan Pergudangan, Perdagangan, dan Konstruksi merupakan kontributor utama perbaikan ekonomi. LU Transportasi dan Pergudangan tumbuh mencapai 73,95% (yoy), seiring dengan aktivitas penumpang pesawat dan kapal laut yang meningkat. Peningkatan aktivitas masyarakat juga tercermin dari meningkatnya konsumsi bahan bakar, Google Mobility Index, dan occupancy rate perhotelan.

Sejalan dengan hal tersebut, perbaikan LU Perdagangan secara bertahap ditopang oleh pemulihan segmen ritel serta peningkatan penjualan kendaraan seiring dengan penerapan stimulus PPnBM. Peningkatan Indeks Penjualan Riil (IPR), penggunaan listrik segmen bisnis dan industri, serta outstanding kredit modal kerja turut mengonfirmasi pemulihan LU Perdagangan.

“Adapun perbaikan LU Konstruksi ditopang oleh percepatan penyelesaian proyek strategis serta realisasi belanja pemerintah. Belanja modal pada periode laporan tercatat Rp544,08 Miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp259,47 Miliar,” tulis Direktur Eksekutif BI Sulsel, Budi Hanoto, Sabtu (07/08/2021).

Dari sisi pengeluaran, kinerja konsumsi dan investasi menopang pemulihan. Kinerja positif konsumsi rumah tangga (7,55%; yoy) didukung oleh peningkatan income seiring dengan relaksasi pembatasan fisik, panen raya tabama, dan stimulus PEN. Peningkatan konsumsi tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan penyaluran kredit konsumsi yang tumbuh 38,08% dan 6,45%, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 11,03% (yoy) dan 4,39% (yoy).

Momen HBKN Ramadan dan Idulfitri turut mendukung pemulihan konsumsi. Komponen konsumsi pemerintah tumbuh mencapai 17,68% (yoy) seiring dengan aktivitas kedinasan yang meningkat. Hal tersebut tercermin dari belanja pegawai APBD provinsi yang terealisasi 46,37%, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang terealisasi 39,55%.

Sementara itu, investasi tumbuh 7,71% (yoy) didukung oleh perbaikan confidence level investor, upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemudahan investasi, dan berlanjutnya proyek investasi pemerintah serta swasta. Adapun pertumbuhan ekspor didukung oleh perbaikan ekonomi negara mitra dagang ditengah harga komoditas nikel dan kakao global yang tinggi.

Pemulihan ekonomi tersebut terjadi ditengah tekanan inflasi yang menurun. Inflasi triwulan II 2021 tercatat 1,49% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 2,07% (yoy). Meredanya tekanan inflasi disumbang oleh sejumlah komoditas pangan dan angkutan udara yang mengalami deflasi, didukung oleh terjaganya pasokan serta aktivitas penerbangan yang diperketat selama periode HBKN Ramadan dan Idulfitri.

Kinerja ekonomi Sulsel kedepannya akan ditentukan oleh ketepatan penanganan Covid-19 dan adaptasi masyarakat serta dunia usaha. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang diterapkan pada awal triwulan III menurunkan mobilitas sehingga berpotensi menahan konsumsi masyarakat dan rencana bisnis dunia usaha. Untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi tetap pada jalurnya, dibutuhkan kesadaran dan upaya kolektif untuk menjaga disiplin protokol kesehatan, memprioritaskan konsumsi produk lokal, dan mendukung upaya akselerasi vaksinasi pemerintah.

Bank Indonesia (BI) bersama otoritas terkait terus berupaya untuk menjaga kestabilan harga serta kelancaran sistem pembayaran. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara aktif melakukan intervensi dalam koridor 4K melalui pasar murah, kerja sama antar daerah, dan kerja sama dengan e-commerce.

“Selain itu, akselerasi digitalisasi juga terus diupayakan oleh Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang telah terbentuk di seluruh kabupaten dan kota serta provinsi. Hal tersebut diharapkan dapat mengimbangi perubahan pola konsumsi masyarakat dan mempercepat langkah dari era new normal menuju better normal,” pungkas Budi.(*)

---