JAKARTA, GOSULSEL.COM – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta masyarakat dapat berkontribusi serta mendukung program-program dan terobosan dalam sektor perikanan. Sehingga, bisa meningkatkan pendapatan yang ada.

Salah satu yang menjadi fokus KKP adalah mendorong subsektor perikanan tangkap dioptimalkan. Dengan begitu, pendapatan diharapkan bisa naik, kesejahteraan nelayan pun meningkat.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini Hanafi. Ia mengaku jika pihaknya selalu berusaha mendorong kesejehateraan nelayan sebagai pelaku utama di subsektor ini.

Adapun program peningkatan ke sejahteraan yang dimaksud seperti program asuransi nelayan, kelembagaan agar nelayan punya akses serta daya tawar lebih kuat, berbagai fasilitas pendanaan, juga pelatihan diversifikasi usaha. Setiap bantuan yang diberikan tersebut berdasarkan konsep bottom up (dari bawah ke atas) sehingga lebih tepat sasaran.

“Sumber pendanaan untuk dukungan tersebut dapat berasal dari pendanaan gotong royong serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ‘dikembalikan’ kepada nelayan. Jadi nelayan yang besar dapat berbagi, membantu, memberikan subsidi bagi nelayan-nelayan kecil,” jelas Zaini saat Dialog Produktif Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) – KPCPEN, Kamis (30/09/2021).

Pihaknya juga ingin mengubah pola pikir nelayan dalam hal pengelolaan keuangan. Caranya, kata Zaini, nelayan juga harus mencoba membiasakan nelayan menabung.

“Melalui program Kartu Kusuka seraya menambahkan jika penghasilan nelayan sebetulnya tidak kecil, namun terkendala pengelolaan keuangannya,” tambah Zaini.

Zaini tidak memungkiri, bahwa perikanan Indonesia kaya namun belum dioptimalkan. Dalam memanfaatkan kekayaan alam ini, ujarnya, penangkapan ikan harus dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

“Jadi keseimbangan faktor ekologi dan ekonomi harus tetap terjaga” tegas Zaini.

Terkait regenerasi nelayan, Zaini menjelaskan adanya program Bangga Menjadi Nelayan untuk meyakinkan para generasi muda. Di mana profesi nelayan dapat berpenghasilan besar dan bergengsi.

Sementara itu, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) juga berfokus pada kegiatan nelayan. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya DPP HSNI Toga Mahaji.

Sebagai perpanjangan tangan para nelayan, Toga mengharapkan pemerintah dan pihak-pihak terkait dapat mendengarkan masukan dan kebutuhan nelayan terutama para nelayan prasejahtera, serta mempertimbangkan kondisi setem pat. Tujuannya, supaya program dan bantuan kesejahteraan nelayan yang diberikan dapat tepat sasaran.

Toga juga menekankan pentingnya upaya pemberdayaan nelayan pada masa paceklik. Mengingat nelayan hanya melaut 8 bulan dalam setahun.

“4 bulan lainnya diberdayakan misalnya melalui budidaya udang skala rumahan, sehingga mereka punya sumber pendapatan lain,” ujar Toga.

Perihal perbedaan sebelum dan setelah masa mandemi, Pengamat Kelautan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim, Abdul Halim menjelaskan bahwa pandemi berpengaruh terhadap beberapa hal. Seperti harga jual ikan, distribusi hasil tangkapan, serta menurunkan frekuensi nelayan turun ke laut.

“Mengingat COVID-19 tidak akan hilang dalam waktu cepat, kelompok nelayan perlu didampingi melakukan adaptasi dan inovasi pengelolaan sumber daya,” tegas Halim.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi pembangunan ekonomi wanita nelayan, melalui pelatihan digital di koperasi nelayan. Dengan demikian, mereka memiliki keterampilan untuk memasarkan produknya melalui sistem daring.

Selain itu, pihaknya juga melakukan upaya perlingungan dan edukasi kesehatan, seperti sosialiasi protokol kesehatan hingga ke kampung-kampung nelayan yang sulit dijangkau oleh pemerintah.

Menurut Halim, Indonesia telah melakukan banyak kemajuan terkait pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Sehingga, dapat terus ditingkatkan.

“Sedangkan untuk menciptakan regenerasi nelayan, agar pemuda bangga menjadi nelayan perlu diciptakan sistem kerja yang menarik, jelas insentif apa yang bisa mereka peroleh, serta kepastian hukumnya,” tutupnya. (*)

---