MAROS, GOSULSEL.COM — Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Maros, berencana akan melakukan aksi unjukrasa Senin 29 Agustus 2022, besok. Para aktivis mahasiswa Islam itu akan membawa sejumlah tuntutan.

Diantaranya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, penuntasan dugaan mafia migas, tarif dasar listrik dan juga RUU KUHP.

Ketua umum HMI cabang Maros Muhammad Akmal, saat di konfirmasi usai melakukan konsolidasi mengatakan, aksi ini merupakan aksi serentak di seluruh Indonesia. Dimana menolak kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Kenaikan harga BBM bersubsidi sekiranya tidak tepat. Sebab, yang akan menjadi korban adalah masyarakat kecil,” katanya.

Menurutnya, yang harus dilakukan pemerintah adalah membongkar dan mengadili dugaan mafia yang melakukan perdagangan ilegal terhadap BBM bersubsidi ini. “Saya kira itu yang perlu kita lakukan. Mengusut tuntas dugaan itu kemudian melakukan penegakan hukum yang telah diatur dalam undang-undang,” jelasnya.

Lelaki yang akrab disapa Akmal itu mencontohkan, khusus di Kabupaten Maros beberapa waktu lalu sempat mencuat dimedia terkait dugaan perdagangan ilegal BBM.

“Dimedia sempat disebutkan dugaan perdagangan ilegal itu. Bahkan beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) ikut disebutkan sebagai tempat para pelaku untuk mendapatkan BBM. Ini yang harus di usut tuntas oleh pemerintah dan penegak hukum secara adil dan transparan,” ucap Akmal.

“Mulai dari Pertamina sampai ke SPBU mesti dilakukan pemeriksaan dan pengawasan ekstra ketat. Karena yang jadi korban adalah masyarakat kecil dan pemerintah yang telah menggelontorkan anggaran untuk subsidi. Pengawasan itu perlu agar tidak terjadi kebocoran BBM yang mengalir ke mafia dan industri,” tegasnya.

Terkait kenaikan tarif dasar listrik, pihaknya ikut menolak. Pasalnya, kondisi masyarakat pada umumnya belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19.

“Kami sepakat dengan sejumlah tawaran yang disampaikan oleh ketua umum PB HMI Raihan Ariatama, bahwa pemerintah bisa menambal kebijakan subsidi itu melalui harga SDA yang mahal di pasar global. Juga relokasi anggaran kementerian atau lembaga negara yang tidak produktif,” jelas Akmal.(*)

---