Sawah

Januari Mulai Panen Raya, Indef Sayangkan Apabila Bulog Tetap Impor Beras

Senin, 28 November 2022 | 18:16 Wita - Editor: Andi Nita Purnama -

JAKARTA, GOSULSEL.COM — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyayangkan solusi Bulog apabila tetap melakukan impor beras. Indef menilai impor beras hanya akan membuat harga di tingkat petani rendah karena Januari mendatang sejumlah daerah di Indonesia akan memasuki panen raya besar.

“Januari sudah mulai panen raya walaupun tidak seluruh tempat. Dan apabila impor dilakukan maka harga padi di tingkat petani akan jatuh. Dan Ini yang saya khawatir justru petani banyak dirugikan karena harga akan jatuh,” ujar Ahmad Tauhid, Direktur Eksekutif Indef dalam program Zona Bisnis, Senin (28/11/2022).

Menurut Tauhid, rata-rata serapan Bulog selama ini terbilang rendah. Pada Januari misalnya hanya mampu diserap 8000 dan paling tinggi terjadi di bulan April dengan serapan 200 ribu lalu terus turun jadi 138 pada bulan Juni dan di bulan November hanya sekitar 93 ribu.

“Kalau saya lihat memang masalahnya pada saat panen raya kemarin di bulan April-Mei sampai Juni itu pengadaannya tidak maksimal sehingga jumlahnya tidak memenuhi yang diisyaratkan 1 juta. Harusnya Bulog bisa menyerap lebih banyak tapi realisasinya jauh lebih sedikit,” katanya.

Tauhid mengatakan, apabila melihat data yang ada, realisasi ketahanan pangan dari sisi masyarakat relatif baik. Misalnya beras di masyarakat itu masih ada sekitar 3,3 juta, dimana beras di masyarakat 1,48 di penggilingan 800 ribu, di pedagang 600 ribu, di horeka 300 ribu dan di Pasar Induk Cipinang sekitar 40 ribu.

“Jadi menurut saya masih relatif aman. Tetapi kalau Bulog mengadakan cadangan (impor) menurut saya bukan karena kepada 1 juta karena kurangpun masih maksimal. Jadi tidak perlu melakukan impor karena kuota kita masih ada,” katanya.

Sementara saat ditanya terkait beda data antara Bapanas, Bulog dan Kementan, Tauhid hanya mengatakan perlunya komunikasi yang baik antar instansi pemerintah ini. Dia yakin, data yang ada selama ini adalah data tunggal yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Memang harus ngopi bareng karena data yang ada ini sebenarnya data tunggal. Komunikasi perlu ditingkatkan karena ada hal yang jauh lebih penting yaitu menjaga inflasi,” jelasnya.(*)


BACA JUGA