BOGOR, GOSULSEL.COM – Kementerian Pertanian (Kementan) telah melakukan langkah-langkah strategis untuk ketersediaan pangan nasional, walaupun tengah dilanda El Nino.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) selalu mengatakan bahwa penyuluh adalah garda terdepan pembangunan pertanian. Mentan SYL juga mengajak semua pihak untuk melawan tindakan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dan peruntukan lainya yang menghilangkan lahan pertanian.

“Ada 273 juta jiwa penduduk Indonesia yang harus dipenuhi pangannya. Apa yang mereka makan tergantung kerja keras dan yang kita hasilkan. Oleh karena itu kita tidak boleh main-main, karena ini menyangkut harga diri bangsa kita. Persoalan alih fungsi lahan harus kita lawan secara bersama-sama,” tegas Mentan SYL.

Pada acara Ngobrol Asyik (Ngobras) Penyuluhan, Volume 35 dengan tema “Strategi Ketersediaan Pangan Nasional”, Selasa (05/09/2023) di Bogor, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi mengatakan bahwa Kementan memiliki strategi dalam penyediaan bahan nasional. Diantaranya dengan dengan cara memproduksi sendiri, walaupun ada beberapa komoditas yang masih impor.

Kabadan Dedi menekankan agar lumbung pangan mulai dari tingkat provinsi hingga desa dipastikan ketersediaannya.

“Sehingga Indonesia dapat melalui krisis pangan. Termasuk upaya diversifikasi pangan dengan mengonsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, singkong dan lainnya. Bukan beralih ke pangan impor seperti mie gandum dan olahan gandum lainnya,” tegas Kabadan Dedi.

Kementan juga sudah mencanangkan pemenuhan produksi pangan melalui cara bertindak 1-5. Peningkatan kapasitas SDM menjadi bagian. “Strategi pangan dapat dilakukan dengan cara bertindak yaitu tingkatkan kapasitas produksi pangan dengan peningkatan produktivitas perbaikan sarana prasarana dan peningkatan kapasitas SDM, melakukan diversifikasi pangan lokal, membangun lumbung pangan, melakukan pertanian modern dan Gerakan Tiga Kali Ekspor atau Gratieks,” jelas Kabadan Dedi.

Menurut Narasumber Ngobras, Peneliti Tanaman Pangan APERTANI, Sumarno, mengatakan Kementan telah bekerja secara cerdas dengan melakukan pelatihan LAPRODI bagi Kepala Dinas Petanian Provinsi dan Kabupaten/Kota, PPS, serta Bupati/Walikota dan Camat dari wilayah sentra produksi padi di Indonesia.

“Ini dilakukan untuk mengenalkan Teknologi Revolusi Hijau (TRH) yang selanjutnya agar para Pejabat yang telah dilatih bersama PPS dan PPL mengadopsikan TRH pada petani padi,” ungkap Sumarno.

Sumarno menambahkan bahwa hambatan besar dalam peningkatan produksi beras nasional adalah kurangnya luasan lahan dam menyusutnya luas lahan tanaman pangan.

Narasumber lainnya, Pimpinan Sinar Tani, Mulyono Makmur, menjelaskan bahwa pertanian terdapat dualisme yaitu pertanian perusahaan dan pertanian rakyat.

“Pertanian rakyat harus ada kelembagaan karena usaha kecil dan modal yang lemah. Semua harus diturunkan dilevel pedesaan dan semua sistem harus bergerak. Penyuluhan harus dikembalikan fitrahnya untuk membantu petani dalam peningkatan kapasitasnya sebagai petani,” sebut Mulyono.

Mulyono menambahkan, “Selain itu perlunya permodalan untuk skala mikro. Peran penyuluh sangat penting dalam pencapaian swasembada pangan nasional serta penguatan untuk hal formal dan informal.”

Sedangkan menurut Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat, Entang Sastratmadja mengatakan bahwa produksi dan produktivitas beras kita, seolah-olah sulit memenuhi konsumsi masyarakat, mengingat adanya pertumbuhan penduduk yang semakin susah dikendalikan.

“Itu sebabnya semangat untuk menggenjot produksi setinggi-tingginya dan mengurangi konsumsi masyarakat terhadap nasi, harus menjadi program unggulan dalam strategi pembangunan pertanian ke depan,” jelas Entang.

Entang menambahkan jika saat ini produksi pangan dari dalam negeri semakin melorot untuk mencukupi konsumsi masyarakat. Walau secara nasional kita masih surplus, namun makin kesini angka surplus beras tersebut semakin mengecil jumlahnya.

“Petani akan bisa meningkatkan produksi jika hubungan penyuluh dan peneliti berjalan beriringan. Pemerintah daerah melalui Kepala Daerah mendukung dan memandang penting Pertanian sebagai Langkah utama menyediakan Pangan,” ujar Entang.

Karena itu, penjaminan bagi penyuluh sangat diharapkan dari Kementan, agar penyuluh tetap memiliki semangat juang tinggi bagi pertanian.
Entang juga menekankan agar program pertanian jangan sekali kali menelantarkan para petani.

“Jika ingin membangun strategi dan ketercukupan pangan, apakah ada strategi yang komprehensif. Bicara pertanian perlu sinergi dan koordinasi hulu hilir,” ungkap Entang.

Entang menambahkan, “Sehingga perencanaan strategi dapat dilakukan dengan menetapkan tujuan dan merumuskan masalah atau kondisi sekarang serta mengidentifikasi kesempatan dan ancaman atau hambatan yang dapat terjadi.”(*)

---