JAKARTA, GOSULSEL.COM – Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah menyiapkan cara jitu secara matang agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa tumbuh subur di Indonesia.

Mengingat hari pencoblosan yang semakin dekat, nama paslon Prabowo-Gibran semakin naik daun di hati masyarakat Indonesia. Salah satu penyebab utamanya adalah sikap tegas Prabowo-Gibran yang akan melanjutkan estafet Ekonomi Kerakyatan era Presiden Joko Widodo.

Ekonomi Kerakyatan menjadi salah satu program utama Prabowo-Gibran pada masa kampanye Pemilu 2024. Paslon capres dan cawapres nomor urut 2 tersebut akan memberikan bantuan dan insentif untuk membuka usaha melalui Gerakan Ekonomi Kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat produk-produk UMKM.

Mengapa harus UMKM? UU No. 28/2008 tentang UMKM, menyatakan bahwa UMKM merupakan sektor yang menggerakkan perekonomian kerakyatan, maka untuk mendukung peran strategis UMKM tersebut perlu dilakukan pemberdayaan UMKM secara komprehensif, sesuai amanat UU No.20/2008 tentang UMKM.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra, Sudaryono, mengatakan dasar utama penguatan konsep produk-produk UMKM sebagai pilar Ekonomi Kerakyatan karena tertuang pada Asta Cita nomor 3. Isinya adalah meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

“UMKM merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang penting dalam penyediaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran, sekaligus mampu menanggulangi kemiskinan,” kata Sudaryono, Selasa (12/12/2023).

“Apalagi pasangan Prabowo-Gibran memiliki program pengentasan kemiskinan dengan penguatan perekonomian lokal melalui UMKM,” sambung Sudaryono, yang juga menjadi Ketua Dewan Pembina Papera (Pedagang Pejuang Indonesia Raya).

Dan terkait memajukan ekonomi kerakyatan di era digitalisasi saat ini, pastinya akan bergesekkan dengan pengusaha atau pedagang tradisional atau konvensional. Namun Sudaryono menjelaskan bahwa Prabowo-Gibran sudah mengantongi solusinya agar pasar tradisional bisa tetap bersaing di era digital.

Menurut Sudaryono faktor utama banyak masyarakat saat ini menyukai belanja online karena lebih hemat, aman, dan efisien waktu. Dan oleh karena itu, Sudaryono menambahkan, perlu dilakukan percepatan revitalisasi pasar tradisional dari segi infrastuktur dan sarananya.

Tujuannya, kata dia, agar masyarakat banyak khususnya generasi milenial dan Gen Z juga tertarik untuk berbelanja di pasar tradisional. Karena saat ini pasar tradisional identik dengan kumuh dan sarang kriminalitas.

“Tujuan utama revitalisasi, yaitu memperbaiki struktur manajemen dan tata kelola pasar untuk mendorong pasar tradisional agar memiliki nilai saing serta berkompetensi dalam pengembangan yang dapat dilakukan, sesuai dengan perencanaan menyeluruh kedepannya,” ucap Sudaryono.

Sudaryono menambahkan jika revitalisasi pasar tradisional ini sangat baik bagi para pedagang di sebuah pasar selama itu dapat mengakomodir proses dan sistem transaksi penjual dan pembeli,

“Bahkan bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman sebagai pusat pertemuan antara penjual dan pembeli,” tutur Sudaryono yang ternyata juga masih menjabat Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).

Akan tetapi Sudaryono berpesan agar revitalisasi pasar tradisional sebagai penopang ekonomi kerakyatan harus dipantau dengan baik. Jika perencanaan yang kurang matang dan tata kelola pasar yang buruk baik itu dari sisi management, penata kelolaan penjual dan pembeli, justru akan menjadi bumerang. (*)

---