“Tim Koordinasi Percepatan Pembebasan Lahan Sulsel ini akan diketuai oleh Pak Wagub, dan terdiri atas Unsur BPN, Biro Pemerintahan Umum, Pemerintah Kabupaten/Kota dan SKPD pengguna,” ucapnya, saat ditemui di ruangannya.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2012 terdapat 4 tahapan dalam merealisasikan proyek, yaitu perencanaan oleh leading sektor), persiapan oleh Biro Pemerintahan Umum, dan pelaksanaan yang dilakukan oleh BPN dengan melibatkan Pemda dan Pemkab.

“Masalah yang kita lihat adalah adanya keterlambatan, masih lemahnya koordinasi, dan terkadang saling menyalahkan antar instansi. Awal bulan ini sudah terbentuk, harapannya ini dapat mendukung terlaksananya semua program strategis Sulsel,” ungkap mantan kepala UPTD di Dinas Bina Marga ini.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Umum Sulsel, Muh Hasan Basri Ambarala menjelaskan selama ini masalah pembebasan lahan yang terjadi akibat adanya ketidak sesuain harga yang diinginkan pemilik dan yang ditawarkan.

Belum lagi pendekatanyang dilakukan oleh pihak pengguna tanah, yang biasanya selalu menempuh tahap konsinyasi atau hukum sebagai jalan terakhir. Padahal, menurutnya jika pendekatannya dilakukan secara kekeluargaan, maka pemilik tanah dengan mudah menyerahkannya.

---