Salah satu tim pemenangan Paslon nomor 1 Bur-Nojeng, Muh Idris Leo diminta tanggapannya sekaitan hal ini mengatakan bahwa kalau itu betul maka perlu di waspadai para penyelenggara tersebut.

“Perlu diwaspadai. Jangan sampai mereka mencoba menghilangkan jejak persoalan yang sementara berproses hukum. Persoalan ini sudah kami laporkan ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan sengketa Pilkada,” jelas Idris.

Dirinya juga mempertanyakan kenapa baru sekarang KPU melakukan hal ini. “Kan tahapan pendataan pemilih sudah lewat. Anehnya, kami dapat di Bontokassi Polut dan beberapa wilayah di Galesong, ada juga tim paslon nomor 2 yang diperbantukan mengumpulkan KTP warga. Mereka diminta PPK dan PPS,” jelas Idris yang juga Wakil Ketua DPRD Takalar.

Jangan sampai, menurut legislator PKPI, penyelenggara berupaya mengganti pemilih siluman itu dengan nama lain yang telah dikumpulkan KTPnya. “Tapi kita sudah punya nama dan NIK abal abal yang dibuat Capil dan ditetapkan KPU itu. Kami sedang mengkaji untuk melaporkan mereka ke DKPP,” kunci Idris. (*)

---