YOGYAKARTA, GOSULSEL.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB), Tjahjo Kumolo mengingatkan seluruh kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati dan wali kota se Indonesia perihal visi besar resim Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin untuk mewujudkan Indonesia Maju.

Dia menegaskan bahwa ada lima prioritas pembangunan. Salah satu yang selalu ditekankan presiden Jokowi adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah, dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran. Selain itu, dia juga mengingatkan pesan presiden bahwa instansi pemerintah harus berorientasi pada hasil, bukan lagi output.

Hal ini diungkapkan Tjahjo pada kegiatan penyerahan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se Indonesia di Ballroom Hotel Tantrem, Jalan P Mangkubumi Cokro Dinigrata, Kota Yogyakarta,Senin (24/2/2019).

“Artinya, pemerintah harus menjamin bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan, harus memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, utamanya meningkatkan kesejahteraan,” kata Tjahjo.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Tjahjo memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang telah bersungguh-sungguh melakukan berbagai upaya perbaikan, sehingga tercipta penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien.

“Nilai tersebut bukan berarti tidak ada ruang untuk perbaikan. Saya berharap, pemerintah daerah dapat mulai berfokus pada implementasi performance based organization, termasuk upaya menciptakan reward dan punishment yang berdasar pada aspek kinerja, sebagaimana telah diterapkan Daerah Istimewa Yogyakarta,” ungkap Thajo.

Ia juga berharap kepada seluruh gubernur, bupati dan wali kota serta para sekretaris daerah untuk fokus pada upaya peningkatan ekfektivitas dan efisiensi anggaran melalui berbagai upaya.

“Seperti penyempurnaan cascading kinerja hingga level individu. Penyelesaian target kinerja tingkat pemerintah daerah melalui kolaborasi seluruh OPD atau cross cutting program, monitoring dan evaluasi berkala atas kinerja OPD untuk mendorong pencapaian kinerja, serta pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi,” ujar Tjahjo.

Ia berharap, agar kepala daerah berkomitmen untuk lebih serius dalam memenuhi unsur-unsur formalitas atau pemenuhan dokumen dan ketentuan lainnya, serta meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran dengan memastikan sasaran strategis yang jelas dan berorientasi hasil.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Andi Rahadian menuturkan, ukuran keberhasilan yang jelas dan terukur, program dan kegiatan yang berdampak langsung bagi pencapaian sasaran pembangunan dan rincian kegiatan sesuai dengan maksud kegiatan.

“Sebanyak 190 pemerintah daerah di wilayah III akan diberikan hasil evaluasinya serta rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan di tahun selanjutnya. Rekomendasi tersebut ditujukan agar setiap pemerintah daerah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Andi.

Andi menjelaskan bahwa setiap tahun Kemenpan RB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP.

Tak hanya itu, Kemenpan RB juga melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah. Evaluasi tersebut telah dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori penilaian.

Terpisah, Bupati Wajo Amran Mahmud yang dikonfirmasi usai menghadiri kegiatan tersebut mengatakan, dirinya berharap LHE AKIP atau Rapor SAKIP ini bukan hanya menjadi kepuasan pada nilai yang diberikan.

“Kita berharap, prestasi ini juga menunjukkan bagaimana kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran dan pertanggungjawabannya dalam memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat,” kata Amran

Dalam rapor tersebut, Kemenpan RB juga memberikan rekomendasi sebagai panduan bagi pemerintah daerah, agar mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Tidak hanya itu,Rapor tersebut juga diberikan agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan demi kepentingan masyarakat.

“Kami berharap terus ada peningkatan dalam penerapan SAKIP di daerah setiap tahunnya,” tambah Amran.(*)

---