Makassar,GoSulsel.com – Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi mempresentasekan hasil penelitian dan pemantauan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) di Kota Makasar. Pemkot Makassar belum memiliki pola pencegahan korupsi melalui pembenahan sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Belum ada pola pencegahan seperti, pengelolaan APBD masih tertutup serta skema lelang jabatan, ” kata Ketua Devisi Peneliti ACC Farid Wajdi, dalam presentasenya di Warkop Hawuk jalan Mapaodang, Makassar Kamis (8/10/2015).

Farid Wajdi mengatakan, dari hasil pemantuan yang dilakukan selama ini, banyak kesanjangan yang berpotensi korupsi seperti, transparasi Pemkot Makassar dalam pengelolaan APBD masih dilakukan secara tertutup, sehingga hal menimbulkan indikasi KKN.

Kata dia, keraguan publik terhadap skema proses lelang jabatan yang dipandang menjadi indikator recruitment pejabat publik yang transparans.

“Pemantauan kami hal itu terjadi di berbagai bidang yakni, kesehatan, pendidikan, lingkungan, pelayanan publik,bantuan hukum, dan perizinan.

“Sesuai temuan modus korupsi yang dilakukan yaitu, 39 persen penyalagunaan kewenangan, perilaku suap 28 persen, konflik kepentingan 10 persen, serta lainnya,” kata dia.

---