Pakar Hukum UMI: DPR Harusnya Tidak Ikut Tentutan Pimpinan KPK

Jumat, 18 Desember 2015 | 13:35 Wita - Editor: Baharuddin - Reporter: Syukur Nutu - Go Cakrawala

Halaman 1

Makassar,GoSulsel.com – Pakar hukum & Guru Besar Universitas Muslim Indonesia (UMI), Prof Hambali Thalib berharap, kedepan DPR tidak diikutkan lagi dalam menentukan siapa yang menjadi pimpinan KPK. Pasalnya DPR merupakan lembaga yang masuk dalam pengawasan KPK. Selain itu, banyak kepentingan yang dibawa oleh DPR dalam menentukan siapa yang bisa lolos untuk menjadi pimpinan KPK.

“Harusnya DPR tidak ikut memilih karena mereka tidak bisa lepas dari kepentingan politik. Selain itu mereka juga masuk dalam pihak yang diawasi oleh KPK. Cukup mereka memberi suppor mengenai anggaran dan melakukan evaluasi sebagaimana fungsi dari DPR sebagai pengawasan. Pemilihan cukup dilakukan oleh pansus kemudian didorong ke Presiden. Kedepan saya berharap DPR tidak ikut menentukan ketua KPK,” ungkap,” Hambali.

Terkait liam nama yang dilipih oleh komisi III, hambali mengku belum bisa menilai. Meski demikian ia berharap mereka yang terpilih tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik.

“Kita belum bisa nilai tapi kita harap mereka dipilih bukan karena kepentingan politik sehingga dengan demikian sosok pimpinan KPK bisa lanjutkan apa yang telah dirintis oleh komisioner KPK terutama komitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Setidaknya bisa mempertahankan, jangan justru melemahkan. Muda-mudahan dengan tidak adanya nama-nama lama yang dipilih bukan karena dendam politik dari partai-partai yang selama ini banyak diproses hukum oleh KPK,” ungkap Hambali.

Halaman 2

Ia juga berharap kurang kordinasi seperti yang selama ini terjadi di dalam tubuk KPK diperbaiki. Meski demikian ia berharap kordinasi tidak menjadi penyebab tumpulnya KPK dalam melakukan tindakan.

“Kita juga berharap kekurangan yang selama ini terjadi seperti kurang kordinasi bisa diperbaiki namun jangan sampai kordinasi justru menghilangkan kemandirian KPK karena kejaksaan dan kepolisian pasti memiliki kepentingan. Nantinya juga masyarakat akan mengevaluasi apakah mereka yang terpilih memang sudah sesuai atau karena kepentingan politik,” ungkapnya.


BACA JUGA