Gafatar, Pelabuhan Soekarno Hatta, KM Bukit Siguntang
Seorang anak sedang melangkah di Pelabuhan Soekarno Hatta, Rabu (27/01/2016) sekitar pukul 8 malam. Orang tuanya adalah eks Gafatar yang dipulangkan dari Kampung Karijaya, Desa Samboja, Kutai Karta Negara. (Foto:Muhaimin/GoSulsel.com)

Soal Eks-Gafatar, Danny Pomanto akan Minta Bantuan Dana Pemerintah Pusat

Kamis, 28 Januari 2016 | 19:33 Wita - Editor: Nilam Indahsari - Reporter: Evi Novitasari - Go Cakrawala

Halaman 1

Makassar, GoSulsel.com – Wali Kota Makasaar, Mohammad Ramdhan Pomanto, mengaku akan meminta bantuan dana terkait para mantan Gafatar yang termasuk warga Makassar. Sebab menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) tak akan mampu menutup anggaran pembinaan 167 jiwa eks-Gafatar Makassar yang terdiri dari 52 kepala keluarga.

“Saya minta ada intervensi pemerintah pusat untuk pendanaannya. Paling tidak ada pembinaan sehingga mereka bisa mandiri begitu,” kata Danny, sapaan akrab Ramdhan Pomanto, saat diwawancarai di Country Coffee Resto (CCR) Jl Toddopuli, Kamis (28/01/2016).

Menurut Danny, ada 2 permasalahan yang harus diselesaikan Pemkot Makassar, yakni permasalahan politik dan permasalahan sosial. Sehingga menurutnya, Pemkot Makassar tak akan sanggup mengatasi seluruhnya tanpa bantuan pemerintah pusat.

“Masalah politik. Jadi tugasnya Kesbangpol untuk mencuci fikiran mereka untuk kembali ke agama yang benar dan kembali ideologi negara yang benar, KNR (Kesatuan Negara Republik). Selain itu, harus mengidentifikasi mereka punya keluarga tidak, keluarga mereka bisa terima tidak. Persoalan sosial, kita cek kesehatannya, anak-anak putus sekolah kita tangani, dan yang tidak punya rumah ini jadi masalah, karena tidak mungkin pemerintah bisa menahan semua itu,” papar Danny.



Halaman 2

Sehingga menurut Danny, untuk sementara para eks-Gafatar akan tetap ditampung di Asrama Haji Sudiang hingga mendapatkan bantuan pemerintah pusat.

“Belum ada dana. Tadinya kita mau menampung di Monumen Korban 40 Ribu Jiwa tapi tidak jadi. Sementara di Asrama Haji Sudiang sambil kita laporkan ke pemerintah pusat,” tandasnya.(*)


BACA JUGA