Makassar,GoSulsel.com-Penasehat Hukum Ahli Waris Intje Koemala Versi Candra Taniwijaya, Andi Amin Tammatappi menilai kementerian PU tidak telah melecehkan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Polda Sulselbar. Pasalnya, sebelumnya Polda melakukan mediasi namunkementerian tidak melaksanakan perintah putusan itu.

“Putusan MA atas pembayaran ganti rugi tersebut tidak bisa ditafsir ulang, apalagi putusanya yang sudah bersifat Inkra tidak bisa dibahas ulang. Jelas ini melecehkan hukum, Kementerian PU tidak menghargai putusan Hukum,” Amin Tammatappi, saat ditemui di Kantor Kejati Sulselbar, di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (03/02/2016).

Amin mengatakan sisa uang ganti rugi pembebasan lahan tersebut diduga telah diselewengkan oleh oknum Kementerian PU sehingga sisa pembayaran dari tahun 2001 sebesar Rp 9 Miliar belum dilakukan.” Saya duga uang tersebut sudah diselewengkan oleh onkum PU, karena terus di ulur-ulur dan dan dilakukan lagi penafsiran ulang terhadap putusan MA,” ujarnya.

Amin kecewa dengan sikap Kementerian PU yang terus mengulur waktu pembayaran dan terus mencari jalan untuk melakukan penafsiran ulang terhadap putusan hukum tetap dari MA, dan tidak melaksanakan perintah putusan.” Saya kecewa dengan sikap PU yang tidak melaksanakan perintah putusan,” kesalnya.(*)

---