Legislator Fraksi Demokrat ini menambahkan, jika penataan rekalame ini bukan hanya menata soal ukuran besar atau kecilnya pajak reklame tapi juga persoalan pajaknya, agar bisa dicarikan solusi dengan persoalan pajaknya.

Untuk mengelola reklame harus ada Satgas pajak, yang melibatkan, Dispenda, Satpol PP, Kepolisian dan kejaksaan jadi tidak ada lagi alasannya untuk menindak pajak,” pungkasnya. (*)

---