Makassar, GoSulsel.com – Penilaian kinerja akuntabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulsel berada di peringkat 22 dari 34 provinsi saat ini. Ini terjadi akibat kegagalan reformasi birokrasi dilakukan oleh pemerintah pusat di daerah.

Pengamat pemerintahan, Arief Wicaksono mengatakan, saat ini kinerja pemerintah daerah terganggu konsentrasi gerak pembangunannya, karena harus menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi di pemerintah pusat.

Reformasi birokrasi yang sejatinya dilakukan dari bawah pada sisi pengguna layanan publik/masyarakat Sulsel, justru diawali dengan berbagai kebingungan.

“Mulai ketika beberapa kementrian yang terkait seperti Kementrian PAN/RB dan Kemdagri melakukan “bersih-bersih dari atas”. Dalam konteks RB, pemerintah propinsi tidak seluruhnya salah, karena kebijakan pemerintah pusat seringkali tidak disosialisasikan atau dikomunikasikan lebih awal dengan pemerintah propinsi,” kata Arief, saat dikonfirmasi, Senin,14 Maret.

Menurutnya, hampir semua kebijakan langsung dieksekusi dari Jakarta, dan akibatnya pemerintah propinsi yang kesulitan mengikutinya. Salah satunya adalah kebijakan Menpan-RB, Yuddy Crisnandi terkait masalah pengangkatan PNS serta proses lelang jabatan.

---