Makassar, Gosulsel.com – Terkait dengan adanya kebijakan pemerintah pusat dalam perampingan struktur kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang rencananya dilakukan tahun 2017 mendatang, membuat Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo siap melakukan perlawanan.

“Saya akan melawan dan bertahan terhadap rencana perampingan SKPD ini. Selama ini memang saya sering melawan, karena kami yang bertanggung jawab dengan pemerintahan yang ada di daerah,” tegas Syahrul, Selasa (29/3/2016).

Menurut Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini, pemerintah pusat tak bisa seenaknya merubah struktur organisasi di lingkup pemerintah daerah. Pasalnya selama ini, menurut SYL hampir semua SKPD-nya sudah bekerja maksimal.

Karena itu, dirinya meminta agar rencana proses perampingan yang akan mulai berlaku tahun depan ini dipertimbangkan lagi. Terlebih lagi dengan pemberlakukan otonomi daerah, harusnya kelembagaan di daerah yang diperkuat.

“Misalnya dinas saya, yang tadinya jumlahnya 34 unit mau dirombak menjadi 20 unit. Kalau begini, akan ada penumpukan tugas, belum lagi kepala dinas dan pegawainya mau di kemanakan. Bukannya melawan, cuma harus dipertimbangkan,” jelasnya.

---