Jika melihat penomena waktu ke waktu, jelasnya, maka semua pihak yang punya tanggungjawab yang sama dalam penanganan narkoba tidak boleh lengah. Sebab bahaya narkoba ini musuh semua.

“Makanya kita harus awali dari diri sendiri. khususnya kami internal PNS. Kalau kita ciptakan ASN tidak cukup dengan prajabatan. Kita awali dengan bersihkan dulu dari narkoba. Untuk itu, program ini jangan cuma diagendakan tapi dianggarkan oleh BKD dan lebih banyak lagi kalau perlu. 420 ini jangan memang kasi posisi jika terindikasi. Yang begini saja dilanggar apalagi perintah pimpinan. Hasil ini juga akan dilakukan pemetaan agar bisa dilakukan pencegahan dan pembinaan asal CPNS tersebut. Makanya kami juga butuh kerjasama yang baik dari media. Kita adalah mitra. Hasilnya tunggu petunjuk walikota,” harapnya.

Sementar itu, Wakil Ketua DPRD Kota Palopo, Aziz Bustam menambahkan pihak legislatif sangat mendukung operasi dalam rangka menekan narkoba sekecil mungkin.

“Insan pers sangat punya peran dalam ikut memberantas narkoba. Bisa menginformasikan ke masyarakat tentang bahaya dan mencegah narkoba. Benar yang disampaikan Pak Sekda, bagaimana mencegah masyarakat kalau pengayomnya saja terlibat narkoba. Program tes urine bagi ASN kalau perlu dianggarkan memang agar BNN juga tidak dibebankan. Ini sisa teknis saja. DPRD siap mendukung. Khususnya juga tes urine juga harus kontinu dan sifatnya tak diduga oleh ASN. Tolong bantu pemerintah dalam menggelorakan anti narkoba,” himbau politisi Gerindra Kota Palopo tersebut.

---