Sementara, Bupati Soppeng, Andi Kaswadi Razak mengatakan pihaknya menjalin kerja sama dengan Komisi Informasi Sulsel agar pengelolaan anggaran dana desa dapat transparan dan sesuai dengan peruntukannya. Dana desa yang dicairkan pemerintah pusat ini cukup besar, sehingga ditakuti aparat desa menyalahgunakan yang dapat berujung pada kasus hukum.

“Apa yang kami lakukan ini adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan sebagai seorang kepala daerah. Saya miris dengan pengelolaan dana desa. Itu melibatkan dana yang besar dan pengelolaan dananya harus dilakukan dengan transparan,” kata Kaswadi.(*)

---