Makassar, GoSulsel.com– Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, menargetkan kembali menoreh prestasi, dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya, namun Pengamat pemerintahan Universitas Muhammadiyah, Andi Luhur Prianto menjelaskan jika penghargaan WTP yang diterima pemprov selama ini bukan jaminan tak ada indikasi korupsi dalam pengelolaan pemerintahan, utamanya di sektor keuangan

“Untuk ukuran Sulsel, predikat WTP dari BPK bukan lagi sesuatu yang terlalu berharga dan tak menjamin bebas dari korupsi. Meskipun demikian, sukses mempertahankan berarti sukses pula membangun perbaikan tata kelola yang berkelanjutan,” jelas Luhur, kepada GoSulsel.com, Selasa (31/5/2016)Lebih jauh, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Unismuh ini mengungkapkan predikat WTP bukan ukuran yang menggambarkan keseluruhan prestasi kinerja Pemprov. Terlebih lagi, saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Syahrul Yasin Limpo dan jajaranya.

“Di bidang kesejahteraan, gini ratio 0,41 menunjukkan tingginya disparitas sosial ekonomi dlm masyarakat. Untuk infrastruktur, banyak yang sudah di groundbreaking tapi sangat lambat progressnya,” tambahnya.

Luhur menyebut beberapa proyek tersebut adalah Kereta Api Trans Sulawesi, Makassar Newport, Bendungan Kelara Kareloe dan proye-proyek lain yang tak kunjung selesai. Meskipun demikian, jika Pemprov berhasil meraih WTP VI ini patut diapresiasi sebagai usaha kolektif untuk perbaikan kinerja tata kelola keuangan daerah.(*)