Pemerintah Pusat Diminta Bahas Pembagian Kuota Haji dengan Negara Asean

Sabtu, 27 Agustus 2016 | 21:06 Wita - Editor: Irwan Idris - Reporter: Iin Nurfahraeni - GoSulsel.com

Makassar, GoSulsel.com – Kasus 177 Calon Jamaah Haji yang ditahan di Philipina, Menurut Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo harus ditangani dengan cepat, termasuk membahasnya dengan Negara Asean.

Menurutnya, permasalahan yang terjadi karena daftar tunggu keberangkatan yang lama, sehingga mereka ini mencari cara agar cepat berangkat.

“Kalau seperti ini, ¬†kuota yang tidak terpake oleh mereka digunakan oleh para calon jamaah haji kita. Ini menjadi tugas pemerintah pusat untuk mencoba mengkoordinasikan antar negara dengan negara sehingga tidak terjadi kasus seperti ini lagi,” kata Syahrul, Sabtu (27/8/2016).

Ia menambahkan, yang harus dilakukan saat ini adalah mencegah tidak terjadi jamaah ilegal seperti itu lagi. “Masalah ini harus dibicarakan secara nasional, sehingga jangan menunggu sampai menunggu 30 tahun. Makanya saya minta jangan hanya rakyat yang disalahkan,” terang Syahrul.



Menurutnya, ini menjadi momen tepat. Misalnya Philipina ada kuota yang tidak terpakai kenapa tidak digunakan, sekarang bagaimana menyakinkan pemerintah Filipina mau melakukannya.

“Inikan baik untuk kemanusiaan Islam itu bukan cuma sekedar agama, tapi juga berfungsi sosial. Mereka haji, bersosialisasi, beribadah, tentu kita akan dapatkan orang-orang baik. Dan ini baik untuk dunia bukan cuma Indonesia,” paparnya.(*)


BACA JUGA