Karena itu, dirinya mendorong penindakan baik oleh kepolisian maupun internal dishubkominfo Sulsel. Seperti yang terjadi di UPTD jembatan timbang Macopa, Kabupaten Maros.

“Kita suruh tangkap, sudah lama dibilang tidak boleh. Biarkan kepolisian melakukan proses hukum kepada mereka. Saya tidak main-main, sepenuhnya kami mensuport,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 1 makassar, Marisidin Siregar mengungkapkan pemberantasan pungli turut menjadi perhatian kemenkumham. Bahkan sejak lama sudah dilakukan sampai tingkatan lapas dan rutan.

Marisidin menyebutkan salah satu program yang dilakukan adalah pemberantasan dengan sitilah Hali Nardono. Yaitu penindakan terhadap handphone, pungutan liar, narkoba, judi dan pornografi serta pornoaksi di dalam lapas/rutan.

“Kami sudah lama terapkan melalui sms pengaduan, kotak aduan, untuk meminimalisir pelanggaran tersebut. Mungkin jaman dahulu orang menganggap remisi, PBAB, ijin keluar dan berobat harus dibayar. Tapi selama saya menjabat kurang lebih 6 bulan sudah tidak ada kegiatan seperti itu,” jelasnya. (*)

---