Hal ini yang membuat Danny pasrah ketika ada peserta lelang namun pada posisi jabatan tertentu tidak ditetapkan pada Perda SOTK.

“Mau diapa lagi, kalau misalnya ada peserta lelang tapi jabatanya nanti tidak ada, kita harus terima,” ujarnya.

Dia mengatakan, pembukaan lelang jabatan tersebut merujuk pada draft awal usulan Ranperda SOTK yang telah di serahkan ke DPRD Makassar. Namun pada proses pembahasan terjadi perubahan regulasi dari pemerinta pusat.

“Makanya kita sudah lelang jabatan berdasarkan Skep yang awal, tiba-tiba ada perubahan, ini kita juga bingung,” Ungkapnya.

Beberapa SKPD yang mesti dihilangkan sesuai perintah pemerintah pusat, yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Badan Narkotika Kota (BNK), BBD dan Rumah Sakit Umum.

---