Politisi Golkar ini menambahkan bahwa RKPD itu salah satu tahapan mutlak penyusunan APBD. Dalam rapat dimaksud, dijelaskannya setelah melalui perhitungan matang, maka eksekutif dan legislatif bersepakat menaikkan tunjangan kades sesuai amanat UU Desa.

“Selama ini kan, APBD kita hanya mampu 4% dari 10% sesuai amanat UU Desa untuk operasional perangkat desa. Tahun depan kita naikkan kita maksimalkan 7%. UU itu kan jelaskan sesuai kemampuan keuangan daerah,” tambahnya lagi.

Namun, memang, menurut Haji Bonto yang hadir di Raker itu hanya unsur pimpinan. “Kasian juga melihat legislator kita kalau begitu. Bicara tanpa tahu duduk persoalan,” paparnya.

Dirinya juga meminta semua pihak untuk menghentikan polemik ini. “Yang pasti, begitu kesimpulannya. Eksekutif Legislatif sudah sepakat menaikkan tunjangan Kades dan perangkatnya tahun 2017,” kuncinya. (*)

---