Makassar, GoSulsel.com – Ancaman pengurangan anggaran sebesar 40 persen bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, tak mesti membuat pembangunan terhambat. Terutama untuk pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel.

Hal ini diungkapkan oleh pengamat pemerintahan Unismuh, Andi Luhur Prianto, terkait minimnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Sulsel untuk tahun 2017 mendatang.

“Ini dampak dari kontraksi dan pelambatan ekonomi. Di sinilah pentingnya fokus pada pembiayaan sesuai rencana. Tidak mudah menjaga keseimbangan neraca keuangan daerah dalam situasi sulit seperti inti,” katanya, saat dikonfirmasi GoSulsel.com, Jum’at, (1111/2016).

Dirinya meminta dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemprov yang akan mengalami penambahan sekitar 17.571 orang. Pembagian untuk belanja tidak langsung termasuk gaji dan tungangan, beserta belanja langsung harus tetap terjaga.

“Porsi belanja aparatur atau pegawai harus proporsional dengan belanja publik. Jangan sampai terjadi tumpah tindih dan pemborosan untuk belanja aparatur ini,” jelasnya.

---