Makassar, GoSulsel.com – Sejumlah mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Makassar, Rabu (12/1/2017). Puluhan mahasiswa yang tergabubg dalam Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa (PPM) Sulsel dipimpin oleh Jendral lapangan (Jendlap) Ardi Mochtar.

Ardi menilai bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di bawah kepemimpinan Jokowi-JK kerap mengeluarkan kebijakan pemerintah pusat yang tidak pro rakyat. Menurutnya Peraturan Pemerintah (PP) tahun 2016 disahkan tanpa sosialisasi terlebih dahulu sangat memberatkan masyarakat.

“Aturan ini sangat memberatkan masyarakat dimana terlihat hampir semua reaksi masyarakat disuruluh indonesia melakuka  penolakan terhadap PP Nomor 60 tahun 2016,” teriak Ardi dalam orasinya.

Sementara itu, salah satu massa aksi, Alim mengatakan bahwa pemerintah pusat terkesan lempar batu sembunyi tangan, pasalnya tidak mempertimbangkan reaksi seluruh masyarakat terkait penolakan atas kebijakan yang dikeluarkan.

“Ditambah lagi adanya kenaikan  BBM non subsidi dan kenaikan tarif listrik 900 VA ini sangat membebani rakyat terutama masyarakat kecil,” tegasnya.

Hal ini, lanjut Alim, membuat mereka menganggap pemerintah telah melakukan pengkhianatan terhadap rakyatnya karena rakyat telah dieksploitasi secara sistematis melalui aturan-aturan tersebut.

Selain itu, PPM Sulsel menuntut kepemimpinan Jokowi – JK untuk mencabut PP Nomor 60 tahun 2016 dan mengembalikan PP 50 tahun 2010, meminta presiden Jokowi untuk mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat, menolak kenaikan BBM non subsidi dan kenaikan tarif listrik 900 VA sarta menghentikan eksploitasi rakyat Indonesia.(*)

---