#Pilgub Sulsel 2018
Golkar Bujuk Demokrat Sulsel Dukung NH Jadi Gubernur
Makassar, Gosulsel.com – Pengurus teras DPD I Partai Golkar Sulsel bertandang ke Sekretariat Demokrat Sulsel di Jalan Yusuf Dg. Ngawing, Makassar. Rombongan DPD I Partai beringin disambut langsung oleh Ketua Demokrat Sulawesi Selatan, Ni’matullah dan ketua Bappilu Partai Demokrat Sulsel, Selle KS Dalle serta pengurus lainnya, Sabtu (25/3/2017).
Kedatangan pengurus DPD I Golkar Sulsel bermaksud untuk melamar partai besutan Susilo Bambang Yudhono (SBY) ini untuk berkoalisi mengusung Nurdin Halid pada perhelatan Pilgub Sulsel 2018 mendatang. “Golkar sudah menetapkan bapak Nurdin Halid sebagai Cagub 2018 mendatang, kita berharap bisa bersama-sama dengan partai Demokrat nantinya,” harap Roem didampingi oleh Bendahara Golkar Sulsel, Irfandi Idris.
Mendapat kunjungan DPD I Golkar Sulsel, Ketua Partai Demokrat Sulsel Ni’matullah mengutarakan rasa terima kasih dan apresiasi kepada pengurus partai besutan Setya Novanto itu .
“Ini adalah kunjungan kehormatan terlepas dari persoalan Pilgub Sulsel serta beberapa event politik lainnya,” kata Ni’matullah di hadapan pengurus DPD I Partai Golkar. “Saya kira ini memang penting untuk saling berkomunikasi dan menjalin silaturahmi,” lanjut Ulla -sapaan akrabnya-.
Namun, sanggah Ulla, pertemuan itu tidak bisa dimaknai sepintas bahwa Partai Demokrat sudah memberikan dukungan terhadap calon yang akan diusung oleh Partai Golkar nantinya. Pasalnya, kata dia, Demokrat sendiri pun mempunyai calon. Terkait pemberian dukungan, Ulla mengatakan bahwa setiap partai mempunyai mekanisme dan syarat-syarat tertentu yang harus dilewati.
“Saya kira itu belum, jadi jangan dimaknai keliru pertemuan ini. Seperti diketahui setiap partai mempunyai mekanisme tersendiri sebelum menjatuhkan pilihan politiknya,” jelasnya.
Dengan demikian, Partai Demokrat masih membuka ruang untuk calon lain jika ingin mengendarai Demokrat di Pilgub nantinya. “Tidak hanya Golkar yang telah melakukan komunikasi politik, sudah ada beberapa bakal calon lain yang sering berkomunikasi dengan Demokrat,” terangnya.
“Yang pastinya kita mempunyai mekanisme tersendiri sama halnya partai lain. Demokrat tetap mengutamakan Survey di setiap event politik,” urainya.
“Kewenangan penunjukan calon di tentukan 70% oleh DPP tapi tetap berdasarkan usulan DPD, beda dengan Pilkada dan Pilwalkot. Kalau misalkan DPD kirim dua nama maka dua nama itulah yang dipilih oleh DPP,” tutup Ulla.(*)