Makassar, Gosulsel.com — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Provinsi Sulawesi Selatan prihatin dengan banyaknya siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tidak mengikuti Ujian Nasional, dengan alasan sudah menikah.

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak DPPPA Sulsel, Meisy Papayungan mengatakan sesuai perspektif pemenuhan hak anak, maka seharusnya anak tetap dijamin haknya untuk diikutkan ujian.

“Karena sangat disayangkan bila mereka sudah mengikuti pendidikan 3 tahun kelas 10-12, tapi pas ujian tak ikut. Ini tentu akan meningkatkan jumlah persentase drop out sekolah. Tentu saja perlu diatur mekanismenya, ataupun dapat diikutkan pada ujian paket C,” katanya, Rabu (05/04/2017).

Meisy melanjutkan masalah pernikahan dini bukan hanya terkait pendidikan. Tapi isu meningkatnya pernikahan anak juga menjadi satu hal yang penting untuk dilihat penyebab dan mencari solusinya.

Salah satu upaya yang dilakukan Dinas PPPA adalah sosialisasi di kalangan pelajar tentang dampak kesehatan dan dampak sosial dari pernikahan anak. Upaya lain melalui Forum Anak Daerah dengan mengampanyekan agar anak lebih aktif menggunakan waktu dengan kegiatan positif dan kreatif.

“Ini agar terhindar dari pergaulan negatif yang dapat berakhir dengan kehamilan yang tidak diinginkan, yang membuat anak terpaksa harus dinikahkan. Penguatan kapasitas keluarga dalam pengasuhan dan pengawasan terhadap anak juga menjadi konsen dari Dinas PPPA,” jelasnya.

Selama pelaksanaan UN Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMK di Sulsel yang mulai Senin 3 April kemarin, tercatat ratusan siswa yang tak hadir. Laporan dari UPTD Disdik Sulsel, sebagain besar dikarenakan telah menikah.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo mengakui masih mempelajari masalah ketidakhadiran beberapa siswa tersebut. Pihaknya berencana melakukan ujian susulan bagi mereka yang tak hadir.

“Kita sudah terima laporan dari daerah, memang ada yang tidak hadir karena sudah menikah. Tapi kita pelajari dulu alasan mereka, sebelum diusulkan mengikuti UN susulan,” pungkas Irman.(*)

---