Menurutnya, jika ada anggapan KNPI Maros menerima dana yang peruntukannya untuk penyaluran bantuan pendidikan atau beasiswa tahun 2016 dan 2017, maka itu sudah menjadi fitnah, karena KNPI Maros hanya mediator untuk mengumpulkan berkas dari hasil rekomendasi masing-masing OKP yang berhimpun untuk selanjutnya diserahkan ke Pemkab Maros.

“Jika pun anggaran itu ada di Badan Keuangan Daerah Pemkab Maros dan belum bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai, karena terbentur regulasi. Hal ini sudah dibahas dalam RDP pada Maret 2017 lalu di DPRD Maros yang juga dihadiri perwakilan berbagai OKP dan ormas serta pihak Pemkab Maros,” ujarnya.

Dia mengaku tetap mengapresiasi berbagai pergerakan mahasiswa, pemuda dan OKP, tetapi harusnya dilengkapi data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

Dia juga menilai, harusnya HMI Komisariat STIM Yapim lebih selektif dan tidak menelan mentah-mentah isu yang dihembuskan pihak tertentu yang diduga punya misi lain yang menodai idealisme pergerakan.

“Sebelum melakukan aksi, sebaiknya mahasiswa mengklarifikasi data yang didapatkan dengan mengkonfirmasi validitas data tersebut karena pengurus KNPI Maros selalu siap memberikan penjelasan tentang hal ini, apalagi Sekertariat KNPI Maros yang menjadi rumah bersama para OKP yang berhimpun terbuka 24 jam,” ungkapnya.

Namun ia menyampaikan, tetap merangkul kader HMI dan menyiapkan pertemuan yang menghadirkan HMI Komisariat STIM Yapim Maros, sebab untuk meluruskan miskomunikasi dan menetralisir keadaan agar tetap kondusif, apalagi jelang Musda KNPI Maros.

Diketahui, pada Rabu 26 Juli lalu, puluhan mass HMI STIM Yapim Maros melakukan aksi unjuk rasa menuntu beasiswa yang menurut mahasiswa dikelola oleh KNPI Maros.

Pengunjuk rasa bahkan menuntuk KNPI Maros dibubarkan karena tidak menyalurkan beasiswa tersebut. Aksi ini berunjuk anarkis dengan pembakaran dan pengrusakan pagar kantor Bupati Maros. (*)