Soppeng, GoSulsel.com — Sosialisasi penempatan dan perlindungan TKI melalui program BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan bagi aparat kelurahan dan desa, pengusaha dan pekerja di selenggarakan Disnakertrans di kantor gabungan dinas Watansoppeng, Selasa (29/08/2017).

Pelaksana tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng, Kamaruddin dalam laporannya, menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh kepala kelurahan dan kepala desa serta aparatnya tentang bagaimana upaya pemerintah daerah kabupaten soppeng melindungi TKI dan memberikan pemahaman tentang prosedur resmi pemberangkatan CKTI ke luar negeri,memahami TKI ilegal serta cara menangani TKI bermasalah.

Selain itu juga, memberikan pemahaman terhadap pengusaha dan pekerja terhadap manfaat BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.

Wakil Bupati Soppeng, Supriansa dalam sambutannya menyampaikan data badan statistik Soppeng pada tahun 2015 lalu bahwa jumlah pengangguran mencapai 3.069 orang dari penduduk usia kerja 168.044 orang.

“Pemda Soppeng harus kerja keras untuk mengurangi angka pengangguran di Soppeng,” kata Supriansa.

Dijelaskan bahwa salah satu yang dilakukan Pemda Soppeng dengan menempatkan tenaga kerja di luar negeri dan dalam negeri untuk menciptakan wirausaha baru bagi pengangguran dan stengah pengangguran.

“Tahun 2012 lalu hingga sekarang tercatat 431 orang yang bekerja di luar negeri seperti malaysia,” ungkap Supriansa.

Supriansa tekankan bahwa para lurah dan kepala desa agar mencegah pengiriman TKI ilegal dan betul-betul selektif kepada masyarakat yang akan berangkat ke luar negeri.

“Bagi kepala desa dan aparatnya yang belum terdaftar BPJS ketenagakerjaan dan BPJS keseehatan agar segera mendaftarkan diri,Himbau Supriansa.

Turut hadir kepala kantor balai pelayanan,penempatan dan perlindungan TKI makassar Moh.Agus,para lurah dan kepala desa ,para pengusaha dan pekerja se kabupaten soppeng. (*)

---