Gowa, Gosulsel.com — Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) berbasis kawasan kini siap dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa pada Agustus 2018 mendatang. 

Pemkab Gowa sisa menunggu terbitnya DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) yang ada dalam APBN. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Gowa, H. Muchlis.

“Insya Allah kita target setelah muncul DIPA, maka agustus-september kita langsung go project,” ujar Muchlis saar ditemui di ruang kerjanya, Rabu (07/02/2018).

Jika dilihat dari fungsinya, Program Kotaku merupakan program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh perkotaan. 

Muchlis juga membeberkan, bahwa hari ini dirinya kedatangan tamu dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kedatangan Kementerian PUPR di ruangannya ini dikatakan Muchlis untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Pemkab Gowa dalam menyambut Program Kotaku yang berbasis kawasan ini.

“Kedatangan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR untuk melakukan verifikasi lapangan melihat kesiapan kabupaten gowa untuk program Kota Tanpa Kumuh berbasis kawasan untuk dimasukkan ke APBN pusat,” jelas Muchlis.

Tak hanya itu, dalam kunjungan tersebut, Muchlis menuturkan, program tersebut akan dilakukan di seluruh Kecamatan Somba Opu.

“Hampir seluruh kawasan yang tersebar di Kecamatan Somba Opu, dengan luas 196,15 hektar,” ungkap Muchlis. 

Inti dari program Kotaku sendiri yakni Gerakan 100-0-100. 100 persen target untuk akses air bersih, Nol (0) persen kawasan perumahan kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. 

“Hal Ini harus dijalankan, mengingat masuk di Visi Misi Bupati dan dicanangkan dalam RPJMD,” kata mantan Kepala Bappeda ini. 

Oleh karena itu, Muchlis sangat berharap target penuntasan kota tanpa kumuh ini dapat selesai sebelum target nasional pada 2019 mendatang. 

Terpisah, senada dengan Kesda Gowa, Koordinator Kotaku IV,  Nurliah, mengaku saat ini memang benar pemkab Gowa sedang mempersiapkan diri untuk Program Kotaku yang berskala kawasan ini. 

“10 hektar diselesaikan pada 2017 lalu, dimana 10 hektar tersebut tersebar di 14 kelurahan meskipun masih berskala lingkungan. Namun, Insya Allah paling lambat bulan agustus nanti skala kawasan itu akan mulai jalan, ketika terbit DIPA karena dokumen perencanaan semuanya sudah siap tinggal tunggu verifikasi lagi dari hasil kunjungan tadi,” pungkasnya.(*)

---