Jakarta, GoSulsel.com – Sejumlah mahasiswa asal Sulsel, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengambil alih kasus yang ditangani oleh pihak polisi dan kejaksaan di Bantaeng.

Desakan itu disampaikan saat mahasiswa wa Anti Korupsi Sulsel (AMAK-SS) berunjuk rasa di depan kantor KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta selatan Jumat  (6/4/2018) kemarin. 

Koordinator Lapangan Aksi, Yudha Jaya bahkan menjelaskan secara rinci proyek indikasi korupsi di Bantaeng.

“Indikasi korupsi di Kabupaten Bantaeng itu sangat besar, mengingat banyaknya mega proyek yang diduga tidak sesuai prosedur, Diantaranya adalah proyek pengaspalan jalan ruas Kampung Bakara-Sabbanyang yang di kerjakan oleh PT. Agung perdana bulukumba senilai 32 milyar Tahun Anggaran 2018,” kata Yudhan Jaya.

“Proyek ini diduga tidak melakukan lelang anggaran konsultan, yakni 2 persen dari nilai anggaran fisik,” tuturnya.

“Selain itu, ada 16 item proyek yang turut dilaporkan ke KPK yang diduga ada indikasi korupsi di Bantaeng. diantaranya proyek Perpipaan Batu Massong, Alih fungsi UPTD Pariwisata menjadi Hotel Marina, penimbunan pantai seruni, PLTMH Sungai Jambi, Pembangunan pasar rakyat Ulu Ere, beasiswa dana bansos, proyek rest area perbatasan.

Selanjutnya, alih fungsi (Pengsertifikatan) hutan lindung kawasan Gunung Lompo Battang menjadi hak milik, Pencetakan sawah gantarang keke.

Dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan, mahasiswa asal Sulsel ini juga membawa spanduk dengan tulisan”Bantaeng tanah subur lahan basah para koruptor”.

Aksi yang di warnai buka baju oleh orator ini di kawal ketat oleh Satuan brimob polda metro jaya dan polres metro jakarta pusat.(*) 

---