MAKASSAR, Gosulsel.com — Pasca resmi didiskualifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tim pemenangan dan loyalis pasangan Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) mengekspresikan kekecewaan dalam bentuk aksi perusakan.

Hal ini ditandai dengan aksi unjuk rasa dan pelemparan showroom milik Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Hanya saja, tindakan ini dinilai berlebihan. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Syahrir Kariem menilai, bahwa aksi tersebut tidak semestianya dibiarkan berlangsung lama.

“Efek kekecewaan massa DIAmi ini jangan terlalu lama dibiarkan berlarut. Sudah saatnya para elit terutama para paslon untuk ikut menenangkan massanya. Kalau aksi anarkis ini dbiarkan, bisa jadi akan berdampak buruk atau menjadi pra kondisi menjelang pelaksannaan Pilwali tanggal 27 juni,” kata Syahrir Kariem, Sabtu (28/4/2018).

Menurutnya, DIAmi harus memahami, bahwa pihaknya masih bisa berlanjut di Kotak Kosong. Menurutnya, jika Danny-Indira adalah petarung, maka meski harus memahami bahwa perlawanan hukum tidak mesti harus berakhir anarkis.

“Perlawann DIAmi sebenarnya masib bisa berlanjut di kotak kosong. Jadi, perlawanan atas keputusan hukum tidak mesti harus berakhir anarkis. Suasana emosional tidak akan menyelasaikan masalah, apalagi melwan keputusan hukum yang sudah final/inkrah,” tuturnya.

Danny diharap terlibat untuk menenangkan massa pendukungnya. Pasalnya, jika ini dibiarkan berlangsung lama tidak menutup kemungkinan perlawanan Danny-Indira hanya menghabiskan energi dan hanya berakhir pada aksi anarkis yang tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan.

“Iya, mestinya Danny harus menenangkan timnya. Aksi anarkis bisa saja terus berlajut, dan kalau ini dbiarkan bisa saja perlawann DIAmi akan berakhir disini. Mestinya, saat ini butuh pemikiran untuk membuat langkah strstegis tim DIAmi untuk Pilwali kedepannya, apakah disaaat 27 juni nanti atau bahkan pasca 27 juni jikalau kotak kosong menang,” tandasnya.(*)