Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) resmi mengusung pasangan calon Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) di Pilwali Makassar tahun ini. Rekomendasi itu diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Sulsel, Suzanna Kaharuddin di Hotel Aryaduta, Jalan Penghibur, Makassar, Senin (8/1/2018) malam.

Kolom Kosong Menang, 10 Parpol Pengusung Appi-Cicu Tidak Solid?

Senin, 09 Juli 2018 | 23:02 Wita - Editor: Irwan Idris - Reporter: Muhammad Fardi - GoSulsel.com

Makassar, Gosulsel.com – Kemenangan kolom kosong di Pilwali Makassar terus menjadi perbicangan beberapa hari belakangan. Tidak terkecuali, pasangan calon tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) yang diusung oleh koalisi gemuk 10 partai politik dominan di parlemen.

Jika dikalkulasi secara matematis, pasangan Appi-Cicu mestinya jauh lebih unggul. Apalagi sejak awal memborong partai politik. Namun faktanya berbeda, parpol tidak menjadi jaminan kemenangan Appi-Cicu.

pt-vale-indonesia

Bahkan ada kemungkinan kader dan bahkan Parpol pengusung tidak solid. Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh), Andi Luhur Priyanto yang dikonfirmasi mengatakan, bisa saja, 10 Parpol pengusung Appi-Cicu bukanlah penjumlahan pemilihnya pada 27 Juni lalu.

“Hitungan kekuatan politik memang tidak sama hitungan matematis. Kekuatan 10 partai bukanlah penjumlahan pendukung yang memilih pasangan Appi-Cicu di Pilwali,” kata Luhur, Senin (9/7/2018).

Dia menilai, faktor utama kemenangan Kolom Kosong adalah kekuatan elektoral infrastruktur birokrasi pemerintahan hingga RT-RW yang dipimpin langsung oleh pentolan yang mendukung pasangan Moh Ramdhan “Danny” Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi).

“Tentu juga dengan faktor non elektoral lainnya. Sekali lagi membuktikan kekuatan birokrasi mengalahkan kekuatan partai politik,” ucap dia.

Koalisi besar partai politik, lanjutnya, juga tidak selalu efektif bekerja elektoral. Banyak Pilkada sebelumnya membuktikan koalisi besar partai politik kesulitan membagi peran dan tanggung jawab elektoral secara proporsional, pada kawan koalisinya.

“Perihal yang tentu membuat operasi-operasi elektoral tidak berjalan optimal,” tandasnya.(*)


BACA JUGA