Bantaeng,GoSulsel.Com – Ketua DPD LSM Transparansi Kinerja Pemerintah (TKP) Aidil Adha, menyoroti sejumlah proyek pembangunan sekolah SD dan SMP yang menggunakan anggran bantuan rehabilitasi sekolah dari kementrian Pendidikan dan kebudayaan. 

Dia menilai, proyek yang menggunakan dana bersumber dari APBN tahun 2018 dan disalurkan lewat dana alokasi khusus (DAK)  dalam bentuk swakelola, ditengarai tidak dikerjakan sesuai petunjuk teknis.

“Dari hasil penelusuran kami sejumlah sekolah tidak dikerjakan sesuai petunjuk teknis. Akibatnya berdampak pada mutu dan kualitas pekerjaan. Ujung-ujungnya dapat menimbulkan Kerugian terhadap keuangan negara,” ungkap Aidil, Sabtu (18/8/2018).

Bedasarkan pengaku beberapa Kepala SD, semestinya pihak sekolah selaku penerima bantuan bertanggungjawab sepenuhnya atas dana itu karena sifatnya swakelola, namun faktanya mereka tidak dilibatkan dalam pengelolaan dana  tersebut.

“Kami menduga ada keterlibatan pihak Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam proyek swakelola ini sehingga tidak melibatkan pihak sekolah. Saya pikir ini ada kejanggalan dalam proses dan kegiatannya,” tandas Aidil Adha. 

Untuk itu aktivis LSM ini meminta penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan terutama  tim pendamping TP4D Bantaeng turun memeriksa atau melakukan monitoring dan  evaluasi di lapangan.

---