BULUKUMBA, GOSULSEL.COM — Keinginan untuk menambah anggaran kegiatan dan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bulukumba harus dikubur dalam-dalam. Pasalnya Diskominfo berharap ada penambahan anggaran pada pembahasan ABPD 2019 ditolak dewan.

Diskominfo meminta penambahan anggaran naik hingga 100 persen yakni dari sebelumnya Rp 2,8 miliar menjadi Rp 5,6 miliar tahun 2019. Hanya saja permintaan itu tidak berbanding lurus, sebab dewan menilai permintaan tak lebih hanya pemborosan, mengingat pencapaian kinerja Diskominfo progresnya kurang menggembirakan.

Ketua Komisi C DPRD Bulukumba, Haji Patudangi Azis, menyebutkan selama tahun anggaran 2018 banyak program kerja Diskominfo yang belum tuntas. Seperti  pembentukan Komisi Informasi Publikasi Publik (KIPP) serta Radio Swara Panrita Lopi (SPL) yang masih belum mengudara hingga kini.

“Keinginannya sangat besar, malah meminta kenaikan anggaran kegiatan program dan operasional naik sampai 100 persen. Tapi ini tidak sebanding dengan capaian kinerjanya. Jadi sebaiknya perbaiki dulu kinerja,” kata Sekretaris Partai Gerindra Bulukumba ini, Selasa (4/12/2018).

Sebaiknya, imbuhnya, pembentukan lembaga KIPP bisa dipercepat dan radio pemerintah Suara Panrita Lopi bisa kembali mengudara dan dikelola profesional.

”Minta tambah anggaran cukup desar. Sebaiknya itu KIPP dan Radio pemerintah segera diperbaiki yang sudah lama tidak beroperasi. Padahal ini penting untuk membackup dan mempublikasi kegiatan pemerintah daerah,” ketus Patudangi.(*)

---