MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Komisioner KPU Kota Makassar, Rahma Saiyed menyayangkan Sekretaris KPU Makassar, Sabri. Hal ini dikatakan Rahma menyusul penarikan barang elektronik KPU oleh PT. Airmas Pantero Tekhnologi lantaran tak kunjung dibayar.

“Sebenarnya itu masuk kewenangannya Sekretaris soal pembayaran, komisioner hanya menyayangkan kenapa terjadi hal seperti itu,” ujar Rahma.

Sebelumnya Sabri enggan mempermasalahkan penarikan sejumlah barang elektronik tersebut. Selain karena barang elektronik ini dipakai untuk kebutuhan Pilwali Makassar dan Pilgub Sulel 2018, menurut Sabri barang tersebut sebenarnya bukan disita.

“Ini bukan disita tapi diambil kembali. Silahkan saja,” ujar Sabri.

Dia tidak menepis bahwa barang tersebut memang belum dibayar. Alasannya lantaran anggaran dana hibah dari Pemkot Makassar belum cair.

Kuasa Direksi perusahaan PT. Airmas Pantero Teknologi, Poltak David Aditiya  menjelaskan, penarikan barang-barang tersebut setelah KPU kota Makassar tak memberikan kepastian pembayaran. Padahal sebelumnya sudah ada surat dari KPU Sulsel mengenai batas waktu pembayaran. 

“Sebenarnya kita menunggu pembayaran dari pihak sekretaris KPU Makassar, sampai dengan 19 November berdasarkan surat KPU Pemprov. Sampai dengan saat ini belum ada kepastian. Kita tarik dulu, sampai ada kepastian, kemudian kami kembalikan jika sudah terbayar,” ujar Poltak David, Selasa (18/12/2018). 

Penarikan tersebut sudah melalui beberapa tahapan. Salah satunya melakukan komunikasi dengan pihak KPU Provinsi Sulsel. Saat penarikan itu, PT. Airmas Pantero Tekhnologi didampingi pihak KPU Sulsel. Mereka juga sudah bersurat ke inspektorat, mengenai penyitaan itu. 

KPU Makassar diberikan batas waktu hingga 18 Januari 2019. Hanya saja, dia belum bisa mengambil keputusan, jika seandainya barang-barang itu tak kunjung dibayarkan. 

“Saya belum tahu, kebijakan apa yang akan kita ambil. Nanti, saya akan hubungi manajemen dulu di Jakarta, seperti apa tindak lanjutnya,” sambung David.(*)

---