“Saya sebut debat capres ini sebagai ujian karena memang ajang menunjukkan kapasitas calon yang sebenarnya,” lanjutnya.

Adapun dalam Psikologi kata Rhesa, jika jenis pertanyaan diberikan, maka calon akan memberikan jawaban dengan tipe jawaban yang terasosiasi dengan jenis pertanyaan. Jawaban yang baik, adalah jawaban yang memiliki asosiasi dengan presisi dan runut dari pertanyaan yang diberikan.

“Jika kisi-kisi diberikan, maka keaslian jawaban menjadi berkurang. Keaslian kemampuan Presiden menjadi berkurang. Artinya, publik tidak memiliki akses untuk mengkroscek kapasitas calon kalau kapasitas disembunyikan seperti itu,” urai Rhesa kepada Gosulsel.com, Rabu (09/01/2019).

Sementara itu, alasan efektivitas dianggap Rhesa sekedar dalih para pendukung untuk membenarkan jagoannya.

“Soal bagaimana efektivitasnya jika diberi kisi-kisi, Saya membaca itu sebagai pembenaran dari kubu pendukung saja,” jelasnya.

Pada dasarnya, papar Rhesa, KPU hanya memberi topik, bukan pihak yang harus memberi kisi-kisi, tim ahli Capres lah yang harusnya membuat materi serta poin debat berdasarkan tema.

Rhesa memandang, Capres-Cawapres yang tidak menguasai topik, maka perencanaan, pengawasan, serta evaluasi pada topik tersebut berpotensi lemah juga jika calon tersebut menjabat di kemudian hari.

“Siapa yang siap maju, etisnya harus menunjukkan kapasitas sebenarnya pada publik,” tambahnya.

Sementara itu, KPU yang mencetuskan demi menjaga martabat Paslon agar tidak dipermalukan, dirasa Rhesa sebagai sesuatu yang berlebihan. Kualitas jalannya debat secara alami akan dinilai sendiri oleh masyarakat. Hal ini justru bernilai positif bagi Rhesa, jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan oleh KPU.

“Martabat itu bahasa berlebihan, kalaupun ada pertanyaan di luar konteks yang akan menyerang Paslon, tidak usah ragu. Karena selain jenis jawaban, publik juga akan menilai jenis pertanyaan, dari siapa dan bagaimana kualitas pertanyaan yang dilayangkan. Publik yang akan menilai,” terang Rhesa.

“Kita bisa bayangkan. Pada saat-saat tertentu, atau wakilnya kadang diminta pendapat secara mendadak, misal respon depan pintu oleh Pers. Atau peserta dalam forum dalam forum ilmiah. Pada saat seperti itu, Paslon mau dapat kisi-kisi dari mana?. Tidak mungkin kalau ditanya sama pers, lalu jawabnya “tunggu, saya belum terima kisi-kisi,” Rhesa mengibaratkan.

Jadi sebelum publik satu Indonesia dipermalukan karena Presiden tidak mampu beri keterangan responsif dan akurat, menurut Rhesa, Presiden dulu yang harus siap diuji demi menjaga rasa malu publik.

Dengan demikian, cara KPU dengan memberi kisi-kisi dinilai akan menutup peluang publik untuk mengetahui kadar kemampuan calon yang sebenarnya.(*)

---