BULUKUMBA, GOSULSEL.COM – Carut marutnya sistem pengelolaan anggaran jaminan kesehatan yang dilakukan BPJS, membuat anggota DPRD Bulukumba dari Partai Gerindra, Muhammad Bakti, naik pitam. Pasalnya, akibat buruknya pengelolaan BPJS memaksa RSUD Sulthan Daeng Radja Berutang di Bank miliaran rupiah. 

Kekesalan legislator Gerindra itu disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba bersama BPJS yang berlangsung alot, Selasa (15/1/2019) di ruang paripurna, Kantor DPRD Bulukumba.

Dalam rapat tersebut, Muhammad Bakti, yang juga Ketua Komisi D mengusir pihak BPJS Kesehatan dari Bulukumba karena dinilai tidak mampu menjalankan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

”Lebih baik BPJS pergi saja dan angkat kaki dari Bulukumba karena tidak mampu menerapkan program pemerintah memperbaiki kualitas layanan kesehatan masyarakat. Saya pikir masih lebih bagus program Jamkesda yang pernah diberlakukan sebelumnya,” ketus Muh Bakti.

Kekesalan Ketua Komisi D DPRD Bulukumba itu kian tersulut setelah mengetahui ada rencana pihak RSUD Sulthan Dg Radja kembali mengutang ke Bank. Padahal sebelumya telah meminjam uang Rp11 miliar dari Bank Syariah Mandiri.

“Bayangkan kami mendapat informasi kalau pihak RSUD Bulukumba akan kembali mengutang sebesar Rp5 miliar. Kalau sebelumnya berutang di Bank Syariah Mandiri, tapi kali ini akan bermohon pinjaman di Bank Sulselbar. Ini dilakukan pihak rumah sakit semata-mata agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan,” bebernya.

Akibat sulitnya pihak rumah sakit memperoleh anggaran karena buruknya layanan BPJS ini, imbuhnya. RSUD terpaksa harus merujuk 34 pasien cuci darah ke Makassar. Itu karena RSUD tidak mampu membeli alat kesehatan berupa barang habis pakai.(*)

---