Sumber: Internet
#

Rasionalitas Publik Jadi Rebutan Kubu Petahana dan Oposisi Jelang Pilpres 2019

Selasa, 15 Januari 2019 | 22:36 Wita - Editor: Andi Nita Purnama - Reporter: Mutmainnah - Gosulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres), hati masyarakat diperebutkan. Hati yang diperebutkan oleh Sang Petahana dan Penantang yang lebih dikenal dengan pihak oposisi.

Kebijakan-kebijakan di masa sisa 3 bulan sebelum fase coblos di Tempat Pencoblosan Suara (TPS) tentu saja lumrah digelontorkan oleh petahana. Oposisi juga secara alamiah mengkritisi untuk merebut dominasi.

Secara psikologis, inilah yang terjadi pada dua kubu Calon Presiden (Capres) beserta wakilnya menurut Muhammad Rhesa, S.Psi., M.A.

“Yang memiliki dominasi, cenderung akan mempertahankan dominasinya. Sementara oposisi akan selalu melakukan perlawanan untuk merebut dominasi dari tangan lawan. Sudah natural seperti itu,” ucap Rhesa kepada Gosulsel.com.



Pengamat Psikologi Politik Universitas Negeri Makassar (UNM), Muhammad Rhesa, S.Psi., M.A

Kebijakan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) misalnya kata Pengamat Psikologi Politik Universitas Negeri Makassar (UNM) tersebut, dijadikan sebagai usaha menggiring opini yang menguntungkan bagi Sang Petahana oleh partai pendukung dan pengusungnya.

“Kebijakan penurunan harga bahan bakar yang dilakukan penguasa, dalam hal ini PDIP CS itu, adalah upaya untuk menggiring pikiran rasional masyarakat bahwa pemimpin saat ini memberi keuntungan dalam hal penurunan harga kebutuhan utama,” terang Rhesa.

Rhesa juga memaparkan bahwa sudah menjadi naluri penguasa untuk mempertahankan rasionalitas masyarakat bahwa kepemimpinan yang ada saat ini menawarkan manfaat lebih banyak. Dalam Psikologi Politik hal tersebut disebut sebagai rational choice.

Sementara itu, menjadi dilematis karena harga minyak dunia naik sementara minyak dalam negeri turun. 

Sebab di satu sisi, kubu oposisi secara alamiah akan membangun rasionalitas tandingan di benak publik bahwa kondisi harga minyak dunia yang sedang naik saat ini, dan harga minyak dalam negeri diturunkan, akan membebani keuangan negara dan menyebabkan kerugian di sektor lain.

“Strategi ini adalah perebutan rasionalitas publik untuk dianggap sebagai kelompok paling memberi manfaat bagi publik. 

Tujuannya tentu pada apresiasi dan legitimasi di bilik suara pada 17 April nanti,” pungkas Rhesa.(*)


BACA JUGA