Suasana nobar debat perdana Capres di rumah pribadi Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, Kamis (17/1/2019) malam ini/Muhammad Fardi/GOSULSEL.COM
#

Soal Kepastian Hukum, Jokowi dan Prabowo Berbeda Pendapat

Kamis, 17 Januari 2019 | 22:11 Wita - Editor: Irwan Idris - Reporter: Muhammad Fardi - GoSulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Panelis melayangkan pertanyaan kepada pasangan calon Presiden dan Cawapres nomor 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno. Mereka ditanya tentang kepastian hukum, dan upaya Prabowo – Sandi menyingkronisasi aturan yang ada di daerah dan pusat yang cenderung tumpang tindih.

Prabowo mengatakan, langkah pertama yang akan dia lakukan adalah singkronisasi produk peraturan atara pusat dan daerah.

“Kami akan melakukan singkronisasi, sehingga peraturan di pusat tidak bertabrakan dengan peraturan yang ada di daerah,” kata Prabowo.

Sementara itu, Sandiaga Uno mengatakan, yang pertama akan dia lakukan adalah antisipasi publik. Menurutnya hal itu sangat penting.



“Kami juga akan melibatkan beberapa pakar. Baik itu dari universitas di pusat maupaun di daerah,” kata Sandi.

Dijelaskan lebih jauh, di bawah kepemimpinan PAS, pihaknya memastikan berkaitan kepastian hukum agar tidak ada kesenjangan antara produk daerah dan produk pusat.

“Kami juga pastikan kepastian hukum itu bisa berinfestasi, bisa membuka lapangan kerja,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, calon presiden nomor urut 1, Joko Widodo mengaku berbeda dengan gagasan Sandi. Yang pertama dia lakukan adalah singkronisasi dan menggabungkan fungsi legislasi

“Kami berbeda dengan pak Prabowo dan Sandi,” kata Jokowi. “Kami akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi,” kata Jokowi yang diikuti sorak-sorai peserta nonton bareng debat perdana Capres-Cawapres 2019 di Kediaman Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, Kamis (17/1/2019) malam.

Dia menjelaskan, penggabungan fungsi legislasi itu akan dilakukan dipusat melalui kementerian. Pasalnya produk hukum di daerah juga melakukan koordinasi dengan kementerian yang ada di pusat.(*)


BACA JUGA