MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto meresmikan Implementasi Terminal Parkir Elektronik (TPE), di Jalan Kartini Makassar, Senin (11/3/2019).

Dirut PD Parkir Makassar, Hj. Satriani Ulfiah Mungkasa mengatakan, lokasi awal TPE ini berada di tiga titik, di antaranya di Jl. Kartini yang berjumlah 4 unit mesin, di Jl. somba Opu 10 unit mesin, dan di Jl. Penghibur sebanyak 11 unit mesin.

“Jadi total ada 25 unit mesin. TPE ini kita bekerjasama dengan PT Kinarya yang sistem pendapatannya 32 persen untuk PD Parkir dan 67 persen untuk PT Kinarya, serta 1 persen untuk Bank,” jelas Satriani.

Untuk pengawasan, PD Parkir bekerjasama dengan Polsek di Wilayah tersebut, serta ada pula koordinator lapangan yang disediakan PD Parkir yang bertugas memantau beberapa mesin TPE.

“Semua ini pemasukannya langsung ke rekening PT Kinarya,” kata dia.

Meski sudah berbasis elektronik, semua juru parkir yang sudah sejak lama bekerja di wilayah tersebut tetap dipekerjakan dan tidak diganti. Pihak pemerintah memberikan gaji bulanan, BPJS yang ditanggung serta mendapatkan tunjangan kerja.

“Daeng Parkir yang dipekerjakan kurang lebih 50-an dan tidak diganti. Semua jukir yang ada di somba Opu, kartini, penghibur semua dipakai. Dan kita kasih bulanan, gaji, dan bayarkan BPJS nya, dan kita juga kasih tunjangan kerja,” jelasnya.

Sementara itu, Danny Pomanto mengungkapkan, keberadaan TPE ini tidak lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar yang ditargetkan sebesar Rp3 Triliun. Menurutnya, PD Parkir merupakan salah satu potensi terbesar untuk meningkatkan pendapatan kota Makassar.

“Jadi ini adalah tekad kita untuk membuat pendapatan di kota Makassar menjadi Rp3 triliun, setelah kita pernah mempunyai tekad 1 triliun, dan sudah terwujud dalam 4 tahun. Kemudian tahun kemarin kita target 1,7 triliun, insyaallah dalam 1 atau 2 tahun ke depan walau bukan lagi saya yang jadi wali kota dalam 17 bulan ke depan, bisa terwujud,” jelas Danny.

Dengan beroperasinya TPE ini, diharapkan tidak ada lagi persoalan administrasi yang berdampak pada kehilangan uang atau pendapatan dari PD Parkir. Untuk itu, ia mengharapkan adanya sosialisasi yang massif agar semua masyarakat memiliki kartu e-toll yang bisa digunakan untuk parkir.

“Ini tergantung kampanye kita nya seperti apa. Kita harus betul betul mengkampanyekan soal ini supaya lebih mudah. Contoh, begitu banyak bahu jalan yang dipakai misalnya ada di gedung gedung yang sudah meluber parkirnya. Itu betul betul tanpa berkontribusi terhadap pemerintah, lewat PD parkir,” jelasnya.(*)

---