MAKALE, GOSULSEL.COM — Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menegaskan sistem pemerintahan yang dipimpinnya bersama Wagub Andi Sudirman Sulaiman selama lima tahun ke depan, akan bebas dari praktek bayar membayar untuk penentuan jabatan. 

Ini berlaku bukan hanya untuk pejabat struktural, tetapi juga untuk pengangkatan kepala sekolah di lingkup Pemprov Sulsel. 

Hal ini ditegaskan Nurdin Abdullah  di hadapan seluruh Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLB  dari Toraja dan Luwu Raya pada acara Penguatan Pejabat Pemprov Sulsel yang bertugas di SMA, SMK dan SLB yang berlangsung di Tagiri Makale, Toraja Utara, Minggu (7/4/2019).

“Semua berdasarkan kapasitas. Tidak ada lagi bayar jabatan,” tegas Nurdin di hadapan masyarakat Toraja dan Luwu Raya yang hadir.

Selain itu menurut Nurdin, persoalan administrasi kepegawaian juga akan dipermudah sehingga tidak mengganggu kinerja para pegawai bersangkutan.

“Mulai bulan depan, tidak ada lagi pegawai yang mengurus kenaikan pangkat. Tidak ada lagi fotokopi, semuanya berlangsung otomatis,” jelas mantan Bupati Bantaeng dua periode itu, yang disambut tepuk tangan meriah.

Dalam kesempatan ini, Nurdin juga menyinggung maraknya hoax yang beredar saat ini, terlebih menjelang Pemilu 17 April mendatang.

Olehnya itu, ia pun meminta kepada seluruh Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLB  dari Toraja dan Luwu Raya agar mengajarkan kepada siswa menangkal berita bohong atau hoax yang beredar.

Sebagai pendidik, kata Nurdin Abdullah, kepala sekolah wajib mengajarkan yang baik kepada anak didiknya, terlebih pada generasi muda Indonesia.

“Saya meminta kepada kepala sekolah agar mengajarkan tentang kebaikan dan kebenaran. Di zaman kemajuan teknologi informasi sekarang banyak beredar berita-berita yang tidak benar,” imbau Nurdin Abdullah.

Turut hadir pada acara tersebut Bupati Toraja Utara Kalatiku Paembonan, kepala SMA, SMK, SLB, UPT Kehutanan, dan UPT Bappenda dari Luwu Raya, Toraja Utara dan Tana Toraja.(*)

---