MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar geram lantaran Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Muhammad Anzar sama sekali tidak pernah hadir pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perbuahan tahun 2019.

Anggota Komisi C DPRD Makassar, Amirullah Djaya yang merupakan mitra kerja Dinas PU menegaskan, akibat dari ulah Plt Kadis PU sehingga APBD Perubahan terancam molor untuk ditetapkan.

Amirullah mengatakan, bahwa ada hal yang urgen perlu dibahas bersama Plt Kadis PU, namun beberapa kali terakhir hanya mengutus stafnya untuk mengikuti rapat.

“Beberapa kali kami undang rapat pembahasan anggaran tapi tidak pernah hadir dan hanya mengutus stafnya. Sementara stafnya yang ditanya juga tidak bisa menjelaskan. Dinas PU ini memiliki utang puluhan Milyar dari tahun 2017 yang dioper hingga APBD perubahan tahun 2019,” kata Amirullah, Selasa (27/8/2019).

Amirullah mengancam, jika Kadis PU tidak bersedia hadir pada rapat-rapat berikutnya, maka pembahasan anggaran itu tidak bisa berlanjut. Olehnya hal ini bisa membuat APBD Perubahan 2019 bisa molor dan berdampak buruk pada percepatan pembangunan di Kota Makassar.

“Jika ini terjadi maka bisa berakibat sama APBD perubahan. Artinya berdampak semua dengan SKPD-SKPD lain. Karena ini kan satu kesatuan semua di APBD,” ungkapnya.

Dia bahkan menuding, sikap Muhammad Anzar yang enggan mengahdiri rapat karena tidak bisa menjelaskan utang sekitar 10 Milyar itu. “Mungkin dia tidak bisa menjelaskan 10 Milyar utang itu kan?,” ungkapnya.

Tidak hanya itu saja, Amirullah meminta dengan tegas kepada Pejabat Wali Kota Makassar untuk mengevaluasi posisi jabatan Muhammad Anzar di Dinas PU. Pasalnya, Anzar juga adalah Sekretaris Kota Makassar.

“Jangan sampai karena kesibukan-kesibukan lainnya di Sekkot sampai tidak bisa mengejakan semua pekerjaan. Termasuk di Dinas PU. Ini kan akan terbengkalai kalau tidak diperhatikan. Apalagi di PU anggaran terbanyak ke dua di Kota Makassar,” ungkapnya.(*)

---