MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan tak akan lagi melakukan pengangkatan tenaga kontrak atau honorer tahun depan. Bahkan rencana pemangkasan sudah mulai dilakukan tahun ini.

Hasil pemetaan sementara yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terdata 23-25 ribu tenaga kontrak (outsourcing) di 56 OPD. Untuk menggaji mereka, Pemprov Sulsel mengeluarkan anggaran lebih dari Rp70 miliar.

Kepala BKD Sulsel, Muh Asri Sahrun Said mengatakan proses evaluasi tengah dilakukan pihaknya terhadap jumlah outsourcing. Evaluasi dilakukan dengan melihat beban kerja dan jumlah tenaga kontrak di setiap OPD.

“Kita melihat seperti apa, kita petakan lah. Kita lihat ada berapa banyak sih mereka, di mana saja bertugas, apa tugas masing-masing. Kita mau mempekerjakan orang yang jelas, apa tugasnya. Masa mau mengaji orang yang tidak jelas,” kata Asri di Kantor BKD Sulsel, Selasa (27/8/2019).

Setelah melakukan pemangkasan tenaga kontrak, Asri meminta mulai tahun 2020 penerimaan pegawai hanya akan dilakukan melalui dua cara. Pertema dengan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (P3K) dan kedua lewat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Kami rencana sisa P3K dan CPNS. Kalau adik-adik yang bekerja ini yang memungkinkan sesuai formasi yang ada, akan kita arahkan untuk P3K,” jelasnya.

Asri menyebutkan jumlah tenaga kontrak terbanyak berasal dari guru honorer yang mengajar di SMA/SMK negeri.(*)

---