YOGYAKARTA, GOSULSEL.COM – Bupati Wajo, Amran Mahmud menghadiri pemyerahan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se Indonesia di Ballroom Hotel Tantrem, Jalan P Mangkubumi Cokro Dinigrata, Kota Yogyakarta,Senin (24/2/2019).

Amran didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo H Amiruddin A, Kepala Bappelitbangda Andi Pallawarukka, Inspektur H Muh Arif serta Kabag Organisasi Muh Ilyas.

Yogyakarta menjadi saksi bagaimana pemerintah daerah menerima apresiasi atas keberhasilannya melakukan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, dan efisien melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada kesempatan itu Bupati Wajo Amran Mahmud berharap LHE AKIP atau Rapor SAKIP ini bukan hanya menjadi kepuasan pada nilai yang diberikan.

“Kita berharap, prestasi ini juga menunjukkan bagaimana kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran dan pertanggungjawabannya dalam memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat,” kata Amran

Dalam rapor tersebut, Kemenpan RB juga memberikan rekomendasi sebagai panduan bagi pemerintah daerah, agar mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Tidak hanya itu,Rapor tersebut juga diberikan agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan demi kepentingan masyarakat.

“Kami berharap terus ada peningkatan dalam penerapan SAKIP di daerah setiap tahunnya,” tambah Amran.

Sementara itu, Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo mengatakan, efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Efisiensi kata dia, harus dibangun secara sistemik, bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal yang mengakibatkan pelaksanaannya tidak berkelanjutan.

“Evaluasi akuntabilitas kinerja berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk metode yang digunakan, penggunaan sarana dan pencapaian tujuan,” kata Tjhajo.

“Melalui SAKIP, instansi pemerintah harus fokus pada pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, dan efisien serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala,” imbuhnya.(*)

---