Kesbangpol Makassar bersama Dinas Perhubungan Kota Makassar dan Polrestabes Makassar saat foto bersama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Operasi Mantap Praja untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, Selasa (10/03/2020)/FOTO/AGUNG EKA/GOSULSEL.COM

Gelar Rakor Operasi Pilkada, Sekretaris Kesbangpol: Netralitas ASN Harga Mati

Selasa, 10 Maret 2020 | 20:43 Wita - Editor: Dilla Bahar - Reporter: Agung Eka - Gosulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar, Akhmad Narsum menyebut bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi hal yang wajib untuk dipatuhi.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan digelar beberapa bulan lagi, ia telah mengimbau kepada jajarannya untuk mengutamakan pelayanan masyarakat ketimbang harus turut ambil bagian dalam ajang pemilihan tersebut. Sebab, ada aturan yang berlaku terkait pelarangan ASN untuk mendukung para calon Kepala Daerah.

“Kami dari Pemerintah Kota (Pemkot) khususnya Kesbangpol mengeluarkan edaran bahwa harga mati bagi kami tentang netralitas ASN, kami menyadari bahwa muruwah ASN ini adalah sesuatu yang punya nilai terkait kualitas pilkada,” katanya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Operasi Mantap Praja untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, Selasa (10/03/2020).

Meskipun, ia mengaku merasa dilematis mengenai hal ini. Sebab, banyak orang yang kerap meragukan netralitas ASN ketika Pilkada berlangsung. Namun, menurutnya, ASN mesti tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.



“Dalam pilkada kami ASN serba dilematis, di satu sisi kami harus bekerja sebagai pelayan publik, di sisi lain selalu ada bayang-bayang terhadap apa yang kita lakukan dan kondisi di lapangan itu langsung dicap bahwa ASN itu tidak netral,” lanjutnya.

Olehnya itu, ia juga mengusulkan agar hak politik para ASN juga dicabut. Seperti yang telah dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia (RI) dan Tentara Negara Indonesia (TNI). Agar anggapan masyarakat mengenai ASN tidak lagi menjurus kepada masalah netralitas mereka ketika ada Pilkada.

“Tetapi di satu sisi kalau terus ini kita gaungkan maka satu kunci utama menurut saya bahwa mengenai ASN tidak lagi multitafsir keberadaannya cabut hak politik ASN itu seperti TNI dan Polri,” tambahnya.

Pihaknya kini terus menjaga marwah ASN di semua dimensi untuk tetap bekerja secara profesional dan menjaga netralitas dalam kegiatan kepemiluan termasuk dalam Pilkada Serentak 2020 mendatang. (*)


BACA JUGA